"Jika program ini membutuhkan regulasi sebagai payung dalam kegiatan, Kemenko Infrastruktur siap mengajukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program," ucap Kartika.

Ia juga menyebut bahwa program ini perlu adanya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait dengan penyediaan bahan produksi, untuk memastikan agar pasokan bahan baku yang dibutuhkan dapat berjalan lancar.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional Enny Indarti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, program MBG akan menyasar dua kelompok penerima, yakni peserta didik dan non-peserta didik.

Baca Juga: Kepala BGN Dadan Hindayana: Mulai Februari 2025, Makan Bergizi Gratis Tak Lagi Pakai Mekanisme "Reimburse"

"Peserta didik akan mendapatkan makanan bergizi setiap hari, sedangkan non-peserta didik akan menerima sebanyak dua kali dalam seminggu dengan takaran gizi yang sudah ditentukan. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPP RI dalam memastikan distribusi MBG dapat menjangkau masyarakat perbatasan," tutur Enny.

Untuk mendukung implementasi program secara luas, dia juga memaparkan lima model pengelolaan Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPMB) yang telah dirancang agar sesuai dengan berbagai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

1. Model swakelola BGN – BGN memiliki kendali penuh atas SPMB, di mana tanah dan bangunan menjadi aset BGN, serta seluruh operasional pemberian makanan berada di bawah tanggung jawabnya.

Baca Juga: Anggota DPR RI Alifudin: Usulan Serangga Jadi Lauk Makan Bergizi Gratis Perlu Dikaji Mendalam

2. Model kerja sama dengan institusi – tanah dan bangunan dimiliki oleh institusi mitra, tetapi pengelolaan makanan tetap menjadi wewenang BGN.

3. Model 3A (kerja sama dengan pihak ketiga) – tanah dan bangunan dimiliki oleh pihak ketiga, sementara BGN tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi makanan.

4. Model 3T – diterapkan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), di mana model ini dapat mengadopsi salah satu dari tiga model utama sesuai dengan kondisi setempat.

Baca Juga: Kabupaten Jembrana, Bali Siap Fasilitasi Murid yang Alergi untuk Ganti Menu Makan Bergizi Gratis

5. Model 3C (hybrid) – digunakan untuk sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur pendukung. Model ini melayani seluruh siswa yang terdaftar, sedangkan pada model 3T, penerima manfaat dibatasi lebih dari 3.000 orang.