“Belanja pilihan harus sesuai peraturan. Tidak boleh secara terus-menerus. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.”

“Di Lampung Timur ini sekarang sudah berbeda. Banyak bantuan hibah dan sosial kemudian lupa belanja wajibnya.”

“Dan dalam menyusun RPJM maupun RPJP harus sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.”

“Lagi-lagi, program perencanaan ini bisa terwujud bila ada sumber daya manusianya yang harus profesional.”

Baca Juga: Ketua Forum Kepala Desa se Pasir Sakti Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan DPRD Lampung Timur

Terakhir Zaiful Bokhari melihat, belum dibayarkannya gaji perangkat desa sampai berbulan-bulan lamanya, karena ada yang salah sangat mendasar dalam mengelola sumber keuangan tersebut.

“Orang-orang yang tidak kompeten, apalagi baru didatangkan dari luar Lampung Timur tidak akan tahu sumber di daerahnya. Apalagi, mereka tidak pernah tinggal atau menginap di Lampung Timur,” kata Zaiful Bokhari.

Zaiful Bokhari melihat, anggaran daerah akan lebih tidak sehat lagi apalabila pejabat baru yang menempati posnya masih memiliki hubungan kekerabatan, karena cenderung tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangannya.

“Inilah yang menurut saya sangat mendasar dan perlu perhatian dari pemerintah pusat termasuk aparatur penegak hukum.” ***