ORBITINDONESIA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsinya untuk mencermati program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurut Puan Maharani, program pemerintah harus memiliki mitigasi risiko, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

"Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat," kata Puan Maharani saat berpidato dalam Rapat Paripurna  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani: Jumlah Komisi di DPR Akan Menyesuaikan dengan Penambahan Kementerian

Puan mengatakan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut dia, terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga pemerintah, program-program pemerintah, serta kebijakan fiskal lainnya

Untuk itu, dia mengatakan DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, hingga menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo Usai Rapat Paripurna

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang masih berlanjut, Puan berharap, pemerintah mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal.

Menurut Puan, koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Selain itu belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien.

Pemerintah juga harus perlu berupaya mendorong kebijakan untuk menarik investasi hingga menciptakan iklim usaha yang ramah pada investor.

Baca Juga: Puan Maharani: PDI Perjuangan Tidak Berencana Masuk Kabinet, Budi Gunawan Bukan Representasi Partai

"DPR RI melalui AKD terkait, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindak lanjuti bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat," katanya. ***