ORBITINDONESIA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan, pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke IKN (Ibu Kota Nusantara), setelah sebelumnya wacana tersebut tak terlaksana di tahun 2024.

Menurut Ali Ahmad, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan para ASN. Menurut dia, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru IKN, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya," kata Ali Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

Baca Juga: Proyek Rumah Susun ASN 3 di IKN Kalimantan Timur Dapat Dua Penghargaan dari MURI

Dia menilai, ada dua resiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya.

Yang kedua, menurut dia, ASN membutuhkan upaya yang tinggi untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru.

Dengan begitu, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis, tapi juga harus disertai dengan penguatan mental.

Baca Juga: Jemaat dari IKN Ikut Ibadah Misa Natal di Gereja Santa Theresia Balikpapan

"Lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, pemerintah perlu realistis karena APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, yakni sebesar Rp6,3 triliun dari Rp400,3 triliun yang dianggarkan.

Namun, dia menilai bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi, merupakan langkah strategis dan visioner.

Baca Juga: KSAU Tonny Harjono: Satuan Radar Banjarbaru Kini Mulai Dibangun untuk Amankan Pertahanan Udara IKN

"Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," kata dia.***