ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Lebanon dan Israel telah menyetujui proposal AS untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan antara Israel dan kelompok Hizbullah, demikian diumumkan Presiden AS Joe Biden pada Selasa, 26 November 2024.

Kesepakatan itu dijadwalkan berlaku pada Rabu pukul 4 pagi waktu setempat (0200 GMT). Dalam waktu 60 hari ke depan, Angkatan Bersenjata Lebanon akan "dikerahkan dan mengambil alih kendali" wilayah selatan Lebanon.

Selama periode pengerahan militer Lebanon ini, "Israel secara bertahap akan menarik pasukannya yang tersisa," kata Biden dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Baca Juga: Irfan Setiaputra: Garuda Akan Kedatangan Empat Pesawat Baru dari Lebanon dan Australia

Biden mengatakan, AS bersama dengan Prancis dan sekutu lainnya telah berjanji untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya.

Dia menegaskan bahwa meskipun tidak ada pasukan AS yang akan berada di Lebanon selatan, “Kami, bersama Prancis dan yang lainnya, akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini dilaksanakan sepenuhnya dan secara efektif."

Setidaknya 55 orang tewas pada Senin, 25 November 2024 dalam serangan udara Israel di Lebanon, sehingga jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 mencapai 3.823, kata Kementerian Kesehatan Lebanon pada Selasa, 26 November 2024.

Baca Juga: Lebanon dan Hizbullah Setujui Usulan AS tentang Gencatan Senjata dengan Israel

Sebanyak 160 orang lainnya yang terluka dalam 24 jam terakhir, meningkatkan jumlah korban luka menjadi 15.859.

Dalam beberapa jam terakhir, serangan udara Israel di ibu kota Lebanon, Beirut, dan pinggiran selatannya, serta provinsi selatan dan timur negara tersebut, semakin intensif dan mengakibatkan puluhan korban tewas dan luka-luka.

"Ini adalah konflik paling mematikan antara Israel dan Hizbullah dalam beberapa dekade. Berapa banyak pemimpin senior Hizbullah yang tewas, termasuk pemimpin lamanya, Nasrallah?" kata Biden merujuk pada Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di selatan Beirut pada September.

Baca Juga: Naim Qassem: Hizbullah Siap Berunding dengan AS untuk Hentikan Agresi Israel di Lebanon

"Keamanan yang berlangsung lama bagi rakyat Israel dan Lebanon tidak dapat dicapai hanya di medan perang dan karena itu saya mengarahkan tim saya untuk bekerja dengan pemerintah Israel dan Lebanon untuk membuat gencatan senjata guna mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah," tambahnya.

Lebih lanjut Biden mengatakan dalam beberapa hari mendatang AS bersama dengan Turki, Mesir, Qatar, Israel, dan negara-negara lain akan melakukan upaya lain untuk gencatan senjata di Gaza yang akan mengakhiri serangan Israel di wilayah tersebut dan mengarah pada pembebasan lebih dari 100 sandera yang masih ada di sana.

Dia menambahkan Washington tetap siap untuk menyelesaikan serangkaian apa yang dia sebut sebagai kesepakatan bersejarah dengan Arab Saudi yang mencakup perjanjian keamanan dan jaminan ekonomi bersama dengan jalur yang dapat dipercaya untuk mendirikan negara Palestina.

Baca Juga: Lebanon Hormati Surat Perintah Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu yang Dikeluarkan ICC

Termasuk juga normalisasi penuh hubungan penuh antara Arab Saudi dan Israel, sebuah keinginan yang sama-sama dimiliki keduanya.

Seorang pejabat senior pemerintahan yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, baik Lebanon maupun Israel mempertahankan hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional.

"Seperti saya berharap Hizbullah tidak melanggar kesepakatan ini, saya juga berharap Israel tidak melanggar kesepakatan ini, dan jika mereka melakukannya, saya mengharapkan tentara Lebanon dan pasukan keamanan Lebanon bekerja dengan mekanisme ini untuk mengatasinya secara langsung dengan Israel secara segera,” ucapnya.

Baca Juga: Lebanon Kecam Serangan Terbaru Terhadap Pangkalan UNIFIL yang Lukai 4 Anggota Kontingen Italia

"Kami berupaya agar implementasinya bebas dari pelanggaran. Dan jika pelanggaran terjadi, kami mengharapkan mereka menangani secara efektif, efisien, dan tepat waktu," tambahnya.***