ORBITINDONESIA.COM - Otoritas Palestina (PA) menolak rencana Israel untuk membangun zona penyangga di Gaza utara, guna mendistribusikan bantuan melalui perusahaan Amerika Serikat.

"Pembicaraan tentang pembangunan zona penyangga di Gaza utara dan Jabalia untuk mendistribusikan bantuan di Jalur Gaza melalui perusahaan swasta Amerika dengan pendanaan asing ditolak dan sama sekali tidak dapat diterima," kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Rabu, 20 November 2024.

Rudeineh mengatakan, rencana Israel tersebut bertentangan dengan semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional, yang menganggap Gaza sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki.

Baca Juga: Serangan Udara Israel di Gaza Utara dan Tengah Tewaskan 96 Warga Palestina

"Setiap rencana yang terkait dengan masa depan Jalur Gaza, atau distribusi bantuan di sana, hanya dapat dilakukan melalui Negara Palestina, dan melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), serta organisasi internasional terkait lainnya," ujar Rudeineh.

Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pada Rabu pagi bahwa kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanan Israel Katz mengadakan pembicaraan dengan para ahli untuk membahas rencana mendatangkan perusahaan keamanan swasta Amerika ke Gaza.

Sejak 5 Oktober, Israel telah melancarkan operasi darat skala besar di Gaza utara yang diduga untuk mencegah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, berkumpul kembali.

Baca Juga: Italia Kirim 15 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina di Gaza

Namun, Palestina menuduh Israel berusaha menduduki daerah tersebut dan menggusur paksa penduduknya.

Sejak saat itu, tidak ada bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang diizinkan masuk ke daerah tersebut.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk di Gaza utara berada di ambang kelaparan.

Baca Juga: Paus Fransiskus Desak Penyelidikan Atas Genosida oleh Israel di Jalur Gaza

Lebih dari 2.000 korban telah tewas sejak itu, menurut otoritas kesehatan Palestina.