“Nggak mungkin dua bulan lagi kita bebas ODOL, rasa-rasanya kok sulit begitu. Tapi, harus direncanakan  yang benar-benar secara komprehensif, step by step, langkah-langkahnya apa dan konsisten,” tukasnya.

Selain itu, Presiden juga harus membentuk sebuah tim untuk menyusun blueprint atau cetak biru yang akan dijadikan pedoman untuk penyelesaian ODOL.  “Untuk itu, Presiden harus menunjuk satu Kementerian sebagai koordinatornya,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar penyelesaian masalah ODOL ini nantinya diawali dari brand-brand pemerintah dan proyek-proyek BUMN sebagai percontohan bagi industri swasta.

Baca Juga: Pengamat Transportasi Suripno Sebut Penegakan Hukum Semata Tak Efektif Selesaikan Masalah ODOL

“Jadi, kayak pembangunan tol, itu jangan pakai ODOL. Selain truknya nggak ODOL, proyek-proyek pemerintah sama BUMN itu KIR-nya juga harus hidup, surat-suratnya hidup, jadi bisa dijamin kelayakannya,” ujarnya.

Jika semua langkah-langkah itu dilakukan, Soerjanto yakin masalah ODOL itu bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 tahun. “Tapi harus secara masif dan bertahap ya dilaksanakan,” katanya.***