ORBITINDONESIA.COM - Layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima total 60 aduan pada hari pertama diluncurkan di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin 11 November 2024.

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengatakan, Gibran menginginkan laporan berkala tentang aduan warga yang diterima oleh tim Sekretariat Wakil Presiden.

"Beliau sangat memerlukan rekap laporan harian, bulanan, kita laporkan. Mudah-mudahan jadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan," kata Sapto di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Umumkan Susunan Pengurus Partai Golkar, Tanpa Jokowi dan Gibran

Sapto mengatakan, Gibran meskipun pada hari pertama peluncuran tidak memantau langsung, mengecek laporan harian secara berkala.

Menurut Sapto, kanal pengaduan "Lapor Mas Wapres" ini diluncurkan untuk membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan kepada pemerintah.

Dalam prosesnya, tim Setwapres akan mengumpulkan seluruh pengaduan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut.

Baca Juga: Mensos Saifullah Yusuf Peringati Hari Pahlawan Bersama Wapres Gibran di TMP Kalibata Jakarta

Masyarakat yang sudah mendapat nomor ID atas laporan mereka dapat meninjau progres pengaduan melalui kontak WhatsApp yang sudah tertulis, yakni di nomor 081117042207, atau melalui situs resmi setwapreslapor.go.id.

"Mereka bisa cek sejauh mana penanganannya dan untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis tadi dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," tutur Sapto.

Warga dari berbagai daerah pun memanfaatkan kanal Lapor Mas Wapres ini untuk mengadukan permasalahan mereka.

Baca Juga: Wapres Gibran Rakabuming Raka Pimpin Upacara Ziarah Nasinal, Peringati Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Salah satu pengadu, Irwannur, dari Maluku mengadu tentang lahan aset miliknya yang dibangun menara PLN, namun lahan belum dibayar.