DECEMBER 9, 2022
Ekonomi Bisnis

Kemenhub, Antoni Arif Priadi: Pelabuhan Dibuat Berdaya Saing dan Terintegrasi Lewat Layanan Inaportnet

image
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi membuka Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inapornet Tahun 2024 Gelombang II secara virtual di Surabaya, Kamis, 24 Oktober 2024. ANTARA/HO-Humas Kemenhub

ORBITINDONESIA.COM - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan, pelabuhan-pelabuhan yang ada saat ini dibuat berdaya saing dan terintegrasi lewat pemanfaatan layanan Inaportnet.

"Implementasi layanan Inaportnet merupakan upaya digitalisasi pelabuhan dan menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia agar mampu bersaing secara global dan terintegrasi," kata Antoni Arif Priadi saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inapornet Tahun 2024 Gelombang II di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 24 Oktober 2024.

Antoni Arif Pribadi menyampaikan, layanan Inaportnet penting diterapkan sehingga pelabuhan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien, kompetitif dan transparan, dengan didukung oleh perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Baca Juga: Prajurit TNI AU di Perbatasan Natuna Kepulauan Riau Evakuasi Pasien dari Kapal ke Pelabuhan Ranai

Kondisi tersebut, lanjut Antoni, karena Inaportnet saat ini bukan hanya menjadi alat pemantauan dan pengawasan terkait dengan pergerakan administrasi kapal di pelabuhan, tetapi juga menjadi titik awal untuk pelaporan kapal yang akan singgah di Indonesia.

“Layanan Inaportnet juga menjadi alat untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain dalam pelaporan dokumennya sehingga menjadi satu kesatuan pada ekosistem logistik nasional yang sedang dikembangkan bersama antar Kementerian,” terang Antoni dalam keterangan di Jakarta.

Lebih lanjut, Antoni menjelaskan, sesuai arahan Presiden  Prabowo Subianto bahwa proses bisnis birokrasi tidak boleh berbelit-belit tapi harus simpel dan transparan.

Baca Juga: Balai Karantina Lampung Gagalkan Penyelundupan 2.540 Ekor Burung Melalui Pelabuhan Bakauheni

Untuk itu, lanjut Antoni, menjadi tugas semua jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di kantor pusat maupun di seluruh Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di daerah untuk mendukung program tersebut.

Ia meminta seluruh jajarannya agar ke depan dapat mendorong terciptanya birokrasi dan proses bisnis di pelabuhan menjadi lebih simpel, efektif dan transparan.

"Melalui pembaharuan proses bisnis yang mengarah pada otomatisasi pelayanan dengan petugas yang memilik integritas tinggi untuk melayani masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga: Houthi: 2 Tewas, 80 Terluka Dalam Serangan Udara Israel di Pelabuhan Al Hudaydah, Yaman Barat

Antoni juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak khususnya para petugas di lapangan dan para pelaku usaha atas kolaborasi dan integritas yang menjadi salah satu modal dalam tercapainya pelaksanaan digitalisasi pelayanan di pelabuhan.

"Sehingga mampu meningkatkan daya saing pelabuhan yang lebih baik dan berkelanjutan di dunia global," ucap Antoni.

Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hartanto mengatakan bahwa rapat itu mengangkat tema “Harmonisasi Keberagaman Melalui Transformasi Digital", bertujuan untuk melakukan supervisi kepada pelaksana pada unit pelaksana teknis (UPT) dan pembahasan bersama terkait kegiatan di pelabuhan.

Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Tingkatkan Patroli Gabungan Malam untuk Ciptakan Pilkada Aman di Kota Medan

“Pelaksanaan Rakornis Sistem Inaportnet kali ini merupakan gelombang kedua dengan peserta dari pelabuhan-pelabuhan di bagian timur Indonesia," kata Hartanto.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menggelar Rakornis gelombang pertama pada tanggal 9-10 Oktober 2024 di Jakarta dengan peserta dari pelabuhan-pelabuhan di bagian barat Indonesia.

Adapun narasumber pada Rakornis Sistem Inapornet ini bersal dari Kantor Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian dan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.***

Berita Terkait