ORBITINDONESIA.COM - Pengusaha Amerika Serikat Elon Musk mengumumkan bahwa pihaknya menawarkan 1 juta dolar AS (Rp15,47 miliar) setiap harinya untuk simpatisan Partai Republik, yang mendaftar untuk memilih dalam pemilihan presiden AS bulan depan.

Undian berhadiah tersebut dilaksanakan oleh komite aksi politik Elon Musk, America PAC, dan mengincar para pemilih negara-negara bagian kunci dalam pilpres.

"Kami akan memberikan 1 juta dolar AS secara acak kepada warga yang menandatangani petisi," ucap Elon Musk dalam sebuah acara dialog dengan masyarakat di Pennsylvania, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Baca Juga: Donald Trump Baik-baik Saja, Elon Musk: Saya Mendukung Dia Jadi Presiden

Supaya bisa mendapat peluang memenangi undian, para pemilih harus menandatangani petisi dukungan terhadap amendemen ke-1 dan ke-2 Konstitusi AS. Kedua amendemen tersebut masing-masing secara berurutan terkait dengan kebebasan berpendapat serta hak bersenjata.

Undian tersebut juga mensyaratkan pemilih terdaftar di negara-negara bagian Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan Carolina Utara.

"Tantangan kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang tahu tentang petisi ini, karena hal ini tak akan dilaporkan media arus utama," kata Musk.

Baca Juga: Brasil Bekukan Rekening Starlink Holding Milik Elon Musk

Upaya Musk memengaruhi politik AS sejalan dengan dukungan terbuka yang diberikannya kepada Donald Trump. Namun, caranya tersebut justru menimbulkan perhatian publik atas pengaruh kekayaan yang dikuasai seseorang dalam politik.

"Ketika ada yang mengalirkan uang seperti ini untuk kepentingan politik, saya pikir ini menimbulkan persoalan serius yang patut diperhatikan," ucap Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro dalam wawancara bersama media NBC News.

Undian berhadiah Musk juga memicu kekhawatiran dari ahli hukum. Pasalnya, peraturan pemilu AS secara jelas melarang imbalan uang dalam pendaftaran pemilih.

Baca Juga: Elon Musk: Penerbangan Pesawat Luar Angkasa Starship Tak Berawak ke Mars Direncanakan Dalam 2 Tahun

"Hal tersebut sudah jelas ilegal," kata seorang profesor UCLA, Rick Hasen, yang merujuk pada panduan Departemen Kehakiman AS yang melarang imbalan uang untuk memengaruhi pemilih.