Selain itu, Mentan juga menyoroti potensi Indonesia sebagai penyedia utama bahan baku CPO global. Menurutnya, kebijakan ini diyakini tidak akan menimbulkan masalah yang berarti, seiring dengan pasokan CPO di Indonesia aman dan tidak akan terganggu.

"Kita tahu, sumber bahan baku kita untuk CPO terbesar dunia. Kita punya 58 persen bahkan 60 persen untuk CPO. Nanti kalau itu saya kira tidak ada masalah, Insya Allah aman," kata Amran.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai keberlanjutan program biodesel sebagai bahan bakar nabati yang dicanangkan pemerintah memerlukan penanganan masalah di sektor hulu sawit.

Baca Juga: Tekan Harga CPO, DPR Ingatkan Pemerintah Miliki Data Valid Luas Lahan Kelapa Sawit Milik Industri

Head Of Sustainability Division Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Rapolo Hutabarat di Jakarta, Jumat menegaskan penanganan masalah di sektor hulu sawit merupakan kunci keberlanjutan program biodiesel karena menyangkut ketersediaan bahan baku.

"Permasalahan ini memang harus segera diselesaikan, terutama dari sisi hulu. Kita tahu bahwa banyak yang harus dikerjakan di sektor hulu, terutama karena inilah yang menentukan ada tidak bahan bakunya," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan 'Biodiesel untuk Negeri' yang digelar Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Sawit Setara.

Menurut dia, keberlanjutan program blending biofuel, seperti B40 dan kemungkinan peningkatan lebih lanjut ke B45 atau B50 sangat penting. Namun demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku pada sektor hulu.

Baca Juga: Perusahaan Sawit Kalimantan Tengah PT Berkala Maju Bersama Minta Perlindungan Bareskrim Polri, Inilah Sebabnya

Dia mengatakan Aprobi berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan pada sektor hulu agar Indonesia dapat mencapai cita-cita besar dalam industri sawit, termasuk target produksi CPO sebesar 100 juta ton pada tahun 2045.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menambahkan perlunya peningkatan produktivitas melalui langkah-langkah pembenahan sektor hulu.

Menurut dia, terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan produktivitas sawit, di antaranya legalitas lahan yang mana saat ini sekitar 3,4 juta hektar lahan sawit tervonis dalam kawasan hutan dan terancam hilang.

Baca Juga: Terancam Punah, Bayi Gajah Ditemukan Membusuk di Tengah Kebun Sawit, Kabupaten Aceh Timur, Begini Kondisinya

Kemudian, kata dia, realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masih di bawah 10 persen dari target atau 390 ribu hektar dari 2,4 juta hektar yang ditetapkan.***