ORBITINDONESIA.COM - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat mendesak Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun untuk menjalankan rekomendasi, yang dibuat oleh DK PWI atas penyalahgunaan dana sponsor penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) PWI.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024 menjelaskan, DK PWI menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap empat pengurus harian PWI Pusat, termasuk Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun.

Selain terhadap Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, sanksi juga dijatuhkan pada Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayatullah.

Baca Juga: Kasus Polisi Tembak Polisi, Dewan Pers dan PWI Dorong Wartawan Lakukan Liputan Investigatif

Dewan Kehormatan, Sasongko melanjutkan, juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp1 miliar lebih — tepatnya Rp1.771.200.000 ke kas organisasi PWI Pusat paling lambat 31 Mei 2024.

Terkait pelaksanaan rekomendasi itu, organisasi menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah). Sisanya, Rp691,2 juta bakal dikembalikan secara bertahap dan saat ini yang belum dikembalikan dihitung sebagai piutang organisasi.

"DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023–2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,” kata Sasongko.

Baca Juga: Di Masa Soeharto, Organisasi PWI dan HMI Memperoleh Teman Seiring

Namun, dia menjelaskan ada beberapa rekomendasi sanksi yang belum dijalankan, di antaranya sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PWI selama 1 tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024.

Dia menegaskan, keputusan DK bersifat final dan kewenangan eksekusi-nya berada di ranah pengurus harian yang dipimpin oleh Ketua Umum. Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.

Dalam daftar kepengurusan DK PWI Pusat, strukturnya mencakup Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Baca Juga: PWI Minta Regulasi Kemasan Jangan Tebang Pilih

Sasongko menegaskan Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena mereka yang ditetapkan melanggar tidak taat terhadap keputusan Dewan Kehormatan.