ORBITINDONESIA.COM - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro mengganti untung lokasi pembongkaran hunian warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, dengan mengedepankan asas kemanusiaan serta mendorong partisipasi masyarakat.

"Warga Kampung Bayam yang mendapatkan kompensasi atas pembongkaran huniannya telah sepakat untuk membongkar secara mandiri bangunan yang dimilikinya," kata Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

Iwan Takwin menuturkan, pernyataan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang disepakati kedua belah pihak, yaitu warga Kampung Bayam sepakat untuk mengosongkan area eksisting dalam jangka waktu 30 hari.

Baca Juga: Sudah Terlanjur Diguyur Rp80 Miliar untuk Renovasi, JIS Malah Batal Dipakai Timnas Indonesia U17

Mayoritas warga menyatakan bahwa rencana aksi permukiman (Resettlement Action Plan/RAP) lebih humanis dan sangat membantu warga di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Jakarta ketika itu.

Perusahaan tersebut mengucurkan dana sebesar Rp13,9 miliar untuk diberikan kepada 642 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam sebagai bentuk realisasi program RAP.

"Nominal yang diterima warga tercatat bervariasi mulai dari Rp6 juta hingga Rp110 juta," ujarnya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Targetkan Konser Ed Sheeran di JIS Jakarta Beri Dampak Ekonomi Rp100 Miliar

Hingga kini, tercatat 422 KK mendapat ganti untung sebesar Rp1,17 miliar. Setelah program RAP rampung di tahun 2021, pembangunan Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) baru dilangsungkan.

Dinyatakan juga bahwa HPPO Jakarta International Stadium (JIS) merupakan bagian dari proses penataan Kawasan Olahraga Terpadu yang terletak di Jakarta Utara.

Pada akhir November 2023, terdapat 19 KK warga eks Kampung Bayam menempati HPPO secara paksa dan melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan berlaku yang dilaporkan Jakpro kepada pihak berwajib.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan Lebih dari 2.000 Personel untuk Pengamanan Konser Ed Sheeran di JIS

"Atas kejadian tersebut, Jakpro melaporkan oknum warga ke pihak yang berwajib sehingga proses hukum sesuai dengan prosedurnya," ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya mengambil sikap tegas atas pengamanan aset perusahaan sebagai langkah mitigasi risiko yang dapat berakibat kepada tata kelola perusahaan.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakpro berkomitmen untuk menaati perundang-undangan yang berlaku. ***