ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyerukan strategi konkret, untuk mitigasi potensi kebencanaan yang bersumber dari laut, dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Barcelona, Spanyol, Selasa, 16 April 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan, ada sejumlah strategi yang ditawarkan oleh Indonesia, untuk juga diimplementasikan oleh para kepala negara di dunia dalam mewujudkan laut yang aman.

Adapun strategi Indonesia tersebut di antaranya, setiap negara harus beraliansi membangun jaringan yang melibatkan para akademisi, lembaga penelitian, antar-pemerintah, maupun kemitraan pemerintah dan swasta.

Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan tentang Potensi Hujan Angin dan Petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Rabu Ini

Strategi selanjutnya yaitu setiap negara harus memperkuat konteks lokal bagi komunitas di daerah terpencil, serta menjamin keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat tercapainya sistem peringatan dini (early warning system for all/EW4ALL) secara cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan direspons, serta wilayah jangkauannya luas.

Dengan demikian, menurut Dwikorita, mitigasi bencana dari laut bisa berjalan baik, atau dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan karena semua sudah sistematis dan berkesinambungan berbasis kolaboratif termasuk melibatkan masyarakat lokal.

"Memperkuat sistem artinya juga dapat menunjang pertukaran data yang bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan cita-cita laut yang aman untuk seluruh negara di dunia," kata Kepala BMKG kepada perwakilan negara-negara peserta forum PBB, yang bertajuk "Gaps and Strategies For Safe and Predicted Ocean".

Baca Juga: BMKG: Gempa Guncang Jembrana, Bali Hingga Banyuwangi, Jawa Timur, Tidak Berpotensi Tsunami

Dwikorita menyadari, penerapan strategi hingga terjadi pertukaran data itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, mengingat fungsinya sangat penting untuk menciptakan keamanan laut bagi suatu negara, bahkan seluruh negara di dunia.

Paling tidak, ia menyebutkan, dengan menerapkan strategi tersebut dapat mempersempit kesenjangan dalam upaya penanganan kebencanaan secara cepat dan akurat yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini.

Dwi mengklasifikasikan enam kesenjangan yang dimaksud, yakni mulai dari kesenjangan kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan, karena banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antar-lembaga ataupun antarnegara, serta tidak adanya kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS).

Baca Juga: BBMKG: Pola Angin Baratan yang Cukup Kuat Sebabkan Kota Medan Dilanda Cuaca Panas 36,2 Derajat Celcius

Kedua, yaitu kesenjangan terkait prasarana pengamatan dan sistem pemantauan yang mana jaringan observasi yang dimiliki masih manual, serta terbatasnya anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data.