Kedaulatan rakyat menjadi ciri utama demokrasi dan dilaksanakan melalui sistem demokrasi langsung. Namun, berkaca dua pesta demokrasi (2014-2019) harus diakui telah menjadi kenangan buruk atau duka kelam, sebagai akibat kerasnya polarisasi politik sehingga telah memecah-belah anak bangsa.

Maka, pada pemilu 14 Februari 2024 harus diakui telah memunculkan adanya tanda-tanda polarisasi akan terus mengeras, sebagai akibat ketidaknetralan yang terus dikondisikan oleh pemerintah.

Pada titik inilah, para insan kampus  menangkap gejala tidak sehat ini dalam alam demokrasi. Akhirnya muncullah beragam seruan, pernyataan sikap, manifesto penyelamatan bangsa, dan petisi gerakan moral dari kampus.

Baca Juga: Dr Abustan: Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Sampai hari ini sudah terdaftar sekitar 29 kampus, yaitu bergerak menyuarakan agar pemerintahan Jokowi bersikap netral dalam pemilu demi menjaga demokrasi.

Ancaman 

Sekali lagi, sekarang demokrasi kita memang sedang mengalami ancaman. Terancam setelah melewati dua dasawarsa. Di mana momentum reformasi yang pernah menyapa tekad kebangkitan demokrasi di negeri ini nampak telah memudar.

Baca Juga: Dr H Abustan: Sepekan Ramadan Berlalu

Cita - cita dan tujuannya yang begitu ideal tergerus oleh sistem yang tidak akomodatif bagi sistem demokrasi itu sendiri.

Pada gilirannya, praktek demokrasi hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki finansial. Demokrasi jadi mahal (high cost) sehingga hanya diuntungkan oleh kaum oligarki atau mereka yang merasa mendominasi perekonomian Indonesia.

Kini, setelah Indonesia menjalankan demokrasi dengan sistem pemilihan langsung kita baru menyadari kelemahannya. Dan, seperti yang diingatkan oleh Seymour Martin Lipset, bahwa "semakin setara dan sejahtera sebuah bangsa , semakin besar peluangnya untuk menopang demokrasi.

Baca Juga: Abustan: Kasus Rocky Gerung dan Nilai Demokrasi Indonesia

Sebaliknya, ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan oligarki atau tirani.