Oleh: Abustan, Pengajar Magister Ilmu Hukum S2 Universitas Islam Jakarta

ORBITINDONESIA.COM - Berbagai keprihatinan sikap para Guru Besar dan Sivitas Academika terus bergemuruh mengekspresikan kegelisahan, ketika menyaksikan kondisi dan konstelasi dinamika pemilu 2024.

Realitas ini,  di pandang sebagai langkah dari Presiden Joko widodo yang sudah keluar dari koridor asas pemilu yaitu: Luber dan Jurdil sebagai amanat konstitusi. Bahkan, merupakan ancaman demokrasi.

Baca Juga: Dr Abustan: Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Tampaknya, jika dicermati gerakan moral kali ini menarik dan berbeda dengan reformasi 1998 yang di motori oleh mahasiswa.

Kali ini, justru digarda terdepan dimulai dari dosen dan guru besar. Keritik ditujukan kepada presiden yang dianggap mengalami "krisis kenegarawanan" dengan pernyataan sikap "Indonesia darurat kenegarawanan".

Kritik ini merupakan akumulasi dari pernyataan Jokowi yang menyebut : Presiden boleh memihak / berkampanye di pilpres 2024. Di samping itu juga keterlibatan langsung presiden membagi-bagi Bansos ke masyarakat yang dikwalifisir tidak fair karena hanya menguntungkan salah satu paslon.

Baca Juga: Dr H Abustan: Sepekan Ramadan Berlalu

Karena itu, publik berharap penyelenggaraan pemilu haruslah dibuktikan dengan sikap netralitas dan ketidakberpihakan oleh pejabat publik. Inilah sesungguhnya yang di suarakan kampus - kampus yang ada di Indonesia. 

Kedaulatan Rakyat

Dalam demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama. Oleh sebab itu, demokrasi adalah sistem politik yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Abustan: Kasus Rocky Gerung dan Nilai Demokrasi Indonesia

Pidato politik Presiden Abraham Lincoln tahun 1863 yang sangat terkenal itu secara sederhana mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government from the people, by the people and for the people).