ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih realisasi pendapatan daerah tertinggi dibandingkan kota-kota lain di seluruh Indonesia pada 2023.

Prestasi Kota Banjarbaru itu diungkapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Keuangan RI.

"Alhamdulillah, realisasi pendapatan APBD Kota Banjarbaru tertinggi dan semuanya tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran di lingkup Pemkot Banjarbaru," ujar Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Rabu, 23 Januari 2024.

Baca Juga: NGERI, Kejaksaan Negeri Banjarmasin Mulai Sidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Laboratorium

Data Ditjen Bina Keuangan yang disiarkan pada 19 Januari 2024 menunjukkan, Pemkot Banjarbaru membukukan realisasi APBD 2023 menembus 114,96 persen atau tertinggi se-Indonesia.

Peringkat pertama ini sekaligus menempatkan Banjarbaru berada pada peringkat tertinggi di antara 10 besar daerah dari total 20 daerah dengan realisasi pendapatan tinggi yang dinilai Kementerian Keuangan RI.

"Keberhasilan merealisasikan pendapatan dengan persentase tertinggi dua tahun berturut-turut merupakan wujud konsisten seluruh jajaran pemkot sehingga kami tentu sangat berterima kasih," ujar Aditya.

Baca Juga: BRI Peduli Bertani di Kota (BRInita) di Banjarmasin, Pemberdayaan Positif dan Menghasilkan dari Menanam

Dikatakan Aditya, salah satu bentuk konsistensi Pemkot Banjarbaru, yakni fokus mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah, sehingga hasil akhirnya bisa terealisasi maksimal.

"Tahun lalu, realisasi pendapatan APBD Banjarbaru mencapai 114,41 persen atau melebih target yang ditentukan dan juga menempati peringkat tertinggi dibandingkan kota lain se-Indonesia," ungkapnya.

Diketahui, PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Baca Juga: Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Buka 11 Rute di Libur Akhir Tahun

Selain itu, PAD juga memiliki peran penting sebagai indikator mengukur kemandirian daerah dan kinerja dari setiap kepala daerah, semakin besar penerimaan PAD semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.***