Mereka mengeluarkan syarat yang sangat memberatkan bagi mayoritas anggota Iluni UI, yakni biaya pendaftaran sebagai calon ketua umum sebesar Rp 50 juta dan sekaligus menyerahkan uang jaminan kepada panitia sebesar Rp 100 juta.

Dengan syarat uang sebesar itu, yakni Rp 150 juta, maka hanya alumni yang memiliki kekayaan melimpah saja yang akan sanggup mencalonkan diri sebagai ketum.

Artinya, hanya alumni dengan kelas sosial atas lah yang sanggup maju sebagai kandidat. Sedangkan alumni UI kelas bawah yang masih kere, hidup pas-pasan atau dengan simpanan yang tidak banyak dalam kantongnya, jangan bermimpi untuk dapat menjadi Ketua Umum.

Baca Juga: Wapres Maruf Amin: Pemerintah Pikirkan Opsi Kenaikan Harga BBM, Apa Saja?

“Pendekatan kelas yang diterapkan panitia pelaksana ini sekaligus menciderai semangat demokrasi yang dianut Indonesia,” kata Budhius.

Mestinya, panitia sebagai kepanjangan tangan pengurus harian ILUNI UI Pusat membuat ketentuan dan ketetapan persyaratan, yang tetap mengacu pada Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI.

Yakni, yang menyatakan bahwa semua anggota Iluni UI dapat dipilih dalam pemilihan langsung tanpa dipersulit dan dibuat sulit oleh Panitia, dengan syarat biaya pendaftaran yang selangit tersebut.

Pengingkaran dari pasal 2 ayat 1 poin c ini, masuk dalam kategori pelanggaran serius dan oleh sebab itu Pemila Iluni UI periode 2022-2025 wajib dan harus ditunda.

Baca Juga: Voting Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI Harus Ditunda Karena Sistem e-Vote UI Connect Belum Layak

Ketentuan panitia dengan biaya pendaftaran itu harus dicabut dan dibatalkan sebagai syarat maju sebagai caketum Iluni UI, dan kemudian membuka pendaftaran ulang caketum yang semangat nya sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga.***