Apresiasi Yenny Wahid, Sekjen PDIP Singgung Ancaman Dinasti Politik
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Jumat, 27 Oktober 2023 20:05 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Yenny Wahid langsung mendapat apresiasi dari PDIP usai melabuhkan dukungan penuhnya kepada pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari mbak Yenny Wahid, suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bawah Indonesia adalah negeri spiritual, Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Di sela apresiasinya untuk dukungan Yenny Wahid, Hasto menyinggung tentang dinasti politik.
Baca Juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Biasa Saja
Dia mengatakan bahwa selama ini PDIP berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga.
"Tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang apalagi suatu keluarga," ujar Hasto.
Pernyataannya tersebut diduga menyentil dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: BREAKING NEWS: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Pakai Kedekatan dengan Gus Dur
Hasto juga menerangkan tentang alasan deklarasi Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar di kantor DPP PDIP.
Dia menerangkan bahwa hal tersebut sebagai momentum untuk melawan pemerintahan yang zalim.
"Di dalam perenungan itu, mengapa diumumkan pak Mahfud di kantor Diponegoro, karena di situlah jadi momentum sangat penting karena seluruh gerakan arus bawah rakyat menyatu melawan suatu pemerintahan yang zalim saat itu," sambungnya.
Baca Juga: Yenny Wahid Barikade Gus Dur Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Masih kata Hasto, menurutnya perjuangan partai sejalan dengan pengorbanan yang dilakukan mahasiswa untuk menentang adanya dinasti politik.
"Dan itu kita digerakkan dengan pengorbanan mahasiswa maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai macam praktik-praktik liberalisasi bahkan money politics, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak," pungkasnya.***