ORBITINDONESIA.COM - Sekitar 200 warga Indonesia pada Senin, 16 Oktober 2023, menyampaikan maklumat terhadap situasi politik dan kepemimpinan nasional. Pernyataan itu dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta.

Mereka menyoroti perilaku elite politik dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.

Pada hari Senin itu juga berlangsung pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian usia capres-cawapres UU Pemilihan Umum.

Baca Juga: Perhatikan Kesehatan Mental: Kiat Penting Atasi Gangguan Psikologi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,“ kata salah seorang inisiator Maklumat, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007.

Beberapa persoalan yang disebut Erry Riyana itu di antaranya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, benturan kepentingan pejabat kabinet, hingga UU Cipta Kerja.

Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid, menambahkan banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat.

“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki daripada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” kata Usman.

Baca Juga: Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut Putusan MK: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Pemilu 2024

Menurut Prof. Sulistyowati Irianto hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan.