ORBITINDONESIA.COM - Sekitar 200 warga Indonesia pada Senin, 16 Oktober 2023, menyampaikan maklumat terhadap situasi politik dan kepemimpinan nasional. Pernyataan itu dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta.

Mereka menyoroti perilaku elite politik dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.

Pada hari Senin itu juga berlangsung pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian usia capres-cawapres UU Pemilihan Umum.

Baca Juga: Perhatikan Kesehatan Mental: Kiat Penting Atasi Gangguan Psikologi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,“ kata salah seorang inisiator Maklumat, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007.

Beberapa persoalan yang disebut Erry Riyana itu di antaranya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, benturan kepentingan pejabat kabinet, hingga UU Cipta Kerja.

Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid, menambahkan banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat.

“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki daripada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” kata Usman.

Baca Juga: Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut Putusan MK: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Pemilu 2024

Menurut Prof. Sulistyowati Irianto hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan.

“Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggenggkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilese, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” kata Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia.

Para penyampai Maklumat menggarisbawahi pula soal praktik politik dinasti yang diteruskan oleh Presiden.

“Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotorm” demikian tertulis dalam pernyataan yang disebut Maklumat Juanda 2023.

Baca Juga: Yasonna H Laoly: Aset Hasil Kejahatan Kasus Bank Century di Luar Negeri akan Dikembalikan ke Indonesia

Penanda-tangan Maklumat Juanda berasal dari pelbagai latar belakang: guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan.

Juga tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.

Nama-nama yang tercantum dalam penyampai Maklumat di antaranya, Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Butet Kartaredjasa, Allisa Wahid, Prof (Emeritus) Mayling Oey-Gardiner, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Riris K. Toha Sarumpaet, Prof Daldiyono Hardjodisastro, Prof Manneke Budiman, Yanuar Nugroho, Henny Supolo, Natalia Soebagjo, Oma Komaria Madjid, Rosiana Tendean, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Saiful Mujani, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bhakti, Usman Hamid, F. Budi Hardiman, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Laksmi Pamuntjak, Tosca Santoso, Ayu Utami, Sandra Hamid, Zumrotin K. Susilo, S. Indro Tjahjono, Helmy Fauzi, Ifdhal Kasim, Pdt Saut Sirait, St Sunardi, dan Warih Wisatsana.***