Meski konstitusi menyertakan semua warganegara untuk bisa menikmati dan memiliki hak pembangunan namun dalam praktek nyaris wong cilik termasuk komunitas adat selalu ditempatkan sebagai obyek.

Presiden Jokowi mulai membuka jalan untuk menjadikan bangsa yang mempunyai kemampuan berproduksi dalam skema globalisasi.

Beliau memilih bebas berkolaborasi dengan RRC dan Amerika Serikat dalam sistem liberal. Sebuah keberanian yang patut dihargai karena apa yang dilakukan bisa mengundang adanya politik adu domba dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Baca Juga: Prediksi Skor Pertandingan PSIS Semarang vs PSM Makassar di Pekan ke 14 BRI Liga 1

Saya ada dalam posisi penerusan pencapaian apa yang telah dilakukan presiden Jokowi dengan banyak catatan koreksi. Salah satu koreksi yang tak bisa lagi ditunda adalah pembangunan yang harus menghitung komunitas adat dalam urusan menjaga warisan adat-budaya, pekerjaan dan tanah.

Komunitas adat harus diurus dengan baik. Pengurusan komunitas adat dengan baik terkait dengan indikator pemerintah dalam menyejahterakan warganegaranya yang terpinggirkan.

Ini adalah kewajiban negara yang tertuang dalam konstitusi dan tidak ada dalam skema neoliberal yang bertumpu pada investor.

Karena itu kedewasaan dan kemandirian pimpinan kita menentukan keberlangsungan kita sebagai bangsa Indonesia adalah kunci kesejahteraan untuk semuanya bisa dicapai. Semoga Indonesia dikasihani dan diberkati oleh Pencipta.

(Oleh: Esthi Susanti Hudiono) ***