"Itu terdampak ke kami (produsen), sudah banyak penutupan, jadi memang Jabar ini sudah banyak sekali, udah bukan hitungan satu atau dua tapi sudah banyak, dampaknya mungkin timbul pengangguran seiring beberapa bulan ini merosot," katanya.

Baca Juga: Senin Pagi Ini, Kualitas Udara di Jakarta Terburuk ke 6 di Dunia

Bahkan, menurut dia, usaha tekstil ini tidak akan bertahan ketika impor terus membanjiri, efeknya akan terjadi pengangguran besar-besaran, pasalnya di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Cirebon, dan wilayah lain IKM tekstil sudah banyak yang tutup.

"Karenanya dengan adanya tinjauan pak Menteri Teten kemarin, semoga beliau bisa mendapatkan fakta rilnya seperti apa dan menyampaikan di pusat agar masalah ini bisa ditanggulangi karena membanjirnya produk impor," katanya.

Sebelumnya, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan berbagai masukan yang disampaikan pengusaha dan hasil tinjauannya ke Kabupaten Bandung akan dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Mengingat kewenangan soal impor yang diduga melakukan praktik predatory pricing tersebut ada di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Termasuk, lanjut dia, soal usulan penetapan harga pokok penjualan (HPP) khusus untuk barang impor, seperti China yang menetapkan bahwa barang masuk dari luar negeri tidak boleh lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP) demi melindungi industri dalam negeri.

Pasalnya, efek membanjirnya barang impor yang juga menerapkan predatory pricing atau jual rugi melalui daring atau online, mengakibatkan berbagai pusat penjualan besar seperti ITC Kebon Kalapa, Pasar Andir, hingga Pasar Tanah Abang sepi, bahkan produsen sendiri tidak bisa bersaing dalam platform daring.

"Jadi betul juga apa yang disampaikan para pelaku usaha di sini, bahwa kita tuh barang dari luar masih terlalu mudah dan murah masuknya, sehingga memukul produksi dalam negeri. Makannya saya akan coba sampaikan ini di pusat," ucapnya***