ORBITINDONESIA.COM - PIJAR Indonesia, organisasi para aktivis reformasi 1998, menuntut klarifikasi Seword TV dan Alifurrahman atas berita menteri menampar wakil menteri. Apakah kebenaran data itu dapat divalidasi dengan kaidah jurnalistik.

Demikian dinyatakan dalam surat terbuka Pijar Indonesia yang beredar di media sosial, dengan nama pengirim Sulaiman Haikal dan Kuldip Singh, pada Senin 18 september 2023.

Pijar Indonesia meminta Seword TV dalam waktu 2 x 24 jam untuk membuat terang berita yang telah tersebar, demi menjaga kualitas demokrasi dan pemilu.

Baca Juga: Kantor Imigrasi Tangerang Depak 3 WNA Asal Kamerun Afrika yang Mencoba Bikin Paspor Indonesia

Pijar juga mengancam, upaya hukum akan ditempuh jika dalam tenggang waktu tersebut di atas, pihak Seword TV dan Alifurrahman tidak melakukan klarifikasi dan membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah meyajikan berita sesuai kaidah jurnalistik.

Pijar menyatakan, Pemilu 2024 sejatinya satu jembatan estafet kepemimpinan, sekaligus juga siklus demokrasi yang berjalan baik tiap lima tahunan. Tentu demokrasi untuk memperkokoh konsensus politik pasca demokrasi yang sudah disepakati pasca reformasi.

"Tentu saja kita harus semakin dewasa dalam melaksanakan pilpres dengan mengedepankan kaidah-kaidah etika dan moral, dan mengedepankan gagasan serta ide ide para pemimpin," kata Pijar.

Menurut Pijar, apa yang dilakukan Seword TV adalah bagian dari mendegradasikan sistem nilai yang mau dibangun menuju demokrasi yang lebih kualitatif. "Karena itu kami melihat bahwa berita yang ditayangkan dan diestafetkan terus menerus merupakan fitnah yang keji bahkan hoaks sistematis untuk memframing capres Prabowo Subianto," tulis Pijar.

Baca Juga: Dosen IPB : Keamanan Produk Menjadi Pertimbangan Utama Pemilihan Kemasan Pangan

Menurut Pijar, pelajaran penting untuk bangsa ini di mana persatuan merupakan pemutlakan utama dari sekedar kompetisi.

"Kami para pernah mengambil bagian dalam perjuangan menuju demokrasi, hingga kini menjaga pentingnya nilai-nilai dimaksud. Karena itu sangat menyayangkan masih adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan kebebasan untuk melakukan fitnah, pembunuhan karakter dan hoaks yang dipublikasikan dengan data rumor," lanjutnya.***