Pertanyaannya kemudian adalah dengan kinerja seperti itu apakah GP kelak layak dipilih menjadi presiden?  Apakah modal kinerja tersebut sudah memadai? Jika kita menganggap kinerja penurunan kemiskinan itu sebagai proxy kemampuan GP dalam keseluruhan kinerjanya di semua bidang pembangunan, implikasi logisnya adalah GP termasuk yang biasa-biasa saja (mediocre). 

Hal ini sejalan dengan pengakuan GP sendiri dalam wawancaranya dalam sebuah media televisi yang mengatakan bahwa dia bukan seorang Gubernur yang belum berhasil mengentaskan kemiskinan didaerahnya. 

Pemahaman ini harus disertai dengan dua catatan. Pertama, latar belakang tingkat kemiskinan yang tinggi di Jateng sebelum menjabat, memudahkan GP menurunkannya. Kedua, aspek kemiskinan hanya satu dari sekian banyak dimensi kesejahteraan masyarakat.

Kasus Wadas, sebagai contoh, menunjukkan ambiguitas keberpihakan GP terhadap kelompok miskin dan rentan. Pada satu sisi, GP menekankan pentingnya ketahanan pangan di level desa[13]. Di sisi lain, tuntutan warga Wadas agar pemerintah mencabut izin pertambangan andesit di sana tidak dihiraukan[14]. Hal ini menggambarkan bahwa untuk menilai kinerja calon presiden, selain memerlukan pembanding dengan kinerja calon presiden lainnya, juga memerlukan perspektif yang menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa prestasi GP dalam penanganan kemiskinan biasa-biasa saja (mediocre).  Bahwa memang sejak awal tingkat kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya di Jawa dan kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan mengikuti tren pada tingkat nasional dan daerah pada umumnya. 

Jawa Tengah bukan merupakan daerah yang memiliki prestasi istimewa dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam hal penurunan kemiskinan. 

Justru sebenarnya dengan latar belakang kemiskinan yang tinggi di daerahnya GP memiliki kesempatan besar untuk dapat berhasil mengurangi kemiskinan karena relatif lebih mudah menangani.

Pemerintahan GP pada tingkat tertentu diuntungkan dengan tingkat kemiskinan Jateng di awal periode yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa, sehingga GP punya peluang lebih besar untuk menggenjot penurunannya dengan laju yang lebih cepat. Pemberian bantuan sosial dengan nilai tertentu sudah cukup untuk mendorong masyarakat melompati garis kemiskinan.  Namun hal ini justru tidak terjadi. 

Namun, apakah hal ini akan memengaruhi prospek GP dalam pemilihan Presiden 2024?  Tentu hal ini belum dapat dipastikan dan terlalu dini untuk disimpulkan.  Pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan dan menuurnkan kemiskinan merupakan salah satu aspek penting—mungkin terpenting.  Namun terkadang—bahkan sering kali tersingkirkan oleh hal-hal lainnya.