0ORBITINDONESIA.COM- Program rumah DP nol rupiah yang dicetuskan Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ternyata kurang diminati masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI August Hamonangan. Bahkan dia menyebut, program rumah DP nol rupiah juga bisa dikatakan gagal.

Lantas seperti apa penilaian masyarakat tentang program Anies Baswedan tentang rumah DP nol rupiah, dari kacamata anggota Komisi D ini?

Baca Juga: Dinilai Tidak Efektif Mendorong Capaian EBT 2025, Revisi Permen PLTS Atap Perlu dikaji Ulang

"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta repot dengan urusan rumah DP nol rupiah yang sebenarnya bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," kata August dikutip dari Antara, Kamis 7 September 2023.

August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal penanganan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta.

Menurut dia, program kolaborasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (CAP/Community Action Plan) dan realisasi kegiatan di lokasi, berupa kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan fisik di lingkungan (CIP/Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya.

Baca Juga: Inilah 10 Negara dengan Biaya Kuliah Kedokteran Termahal di Dunia 2022, Apakah Indonesia Salah Satunya

Terkadang, lanjut dia, program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

"Misalnya, ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air," tuturnya.

Dia melihat saat warga mengadukan masalah air, jajaran Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA)  DKI Jakarta mengaku tidak bisa mengerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP-CIP tersebut.

Baca Juga: Cafe Botanika Kuningan Jadi Ruang Santai Sambil Menikmati Secangkir Kopi dengan Nuansa Tropis

Hal ini pun membuatnya juga menyoroti adanya ambruknya atap Rusunawa Marunda yang dianggap sebagai bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta.

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun yang harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP nol rupiah," ucapnya.

Dengan demikian, dia meminta respon cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak dan dikhawatirkan dapat mencelakai penghuninya.

"Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas agar proses berjalan baik dan lancar," tegasnya***