Baca Juga: Lebih Dekat dengan Orangutan, Rekomendasi Cagar Alam di Kalimantan yang Menjadi Habitat bagi Orangutan

Selanjutnya, ia juga mengingatkan para pengusaha untuk melaporkan indikasi dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. 

Salah satu indikasi korupsi yang bisa dilaporkan adalah jika pengusaha diperas atau dipaksa memberikan sesuatu kepada pejabat yang terlibat dalam pengadaan.

Marwata menekankan bahwa KPK sangat mengapresiasi laporan mengenai hal tersebut dan akan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Baca Juga: Prediksi Skor PSM Makassar vs Persis Solo di Pekan ke 10 BRI Liga 1: Plus Link Nonton Streaming

Tujuannya adalah untuk mencegah pelaporan dari penerima korupsi diarahkan kepada para pengusaha yang melaporkan kasus tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran dalam sektor kesehatan. 

Dana yang dialokasikan untuk sektor ini termasuk salah satu yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Bali Garap Wisata Olahraga untuk Genjot Perekonomian

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp 85,5 triliun.