Maka beberapa tahun terakhir kami mengadakan gerakan untuk meredam langkah-langkah tersebut, dengan mengajak para mahasiswa baru untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan, selain kegiatan yang memberi ruang untuk perundungan dalam berbusana.

Kami juga memberi pemahaman bahwa semua kegiatan yang diarahkan oleh senior-senior di kampus, bukanlah suatu kewajiban yang mutlak dari kampus. Artinya, tidak akan ada sanksi akademis.

Tapi selain jilbab dan busana perempuan, perlu juga kita memperhatikan busana laki-laki terutama yang masih usia sekolah, karena di usia merekalah, terjadi banyak perundungan. Saya mengamati berdasarkan pengalaman pribadi anak saya dan teman-temannya yang beragama Katolik di sekolah.

Baca Juga: Anton DH Nugrahanto: Ada Tommy Suharto di Balik Perilaku Politik Ade Armando dan Grace Natalie

Kebetulan dia sempat bersekolah di 2 sekolah dasar negeri: Depok dan Karawang. Saya pikir setelah pindah ke Karawang, kondisi seputar perundungan anak-anak yang tidak berbusana dengan busana yang dianggap mewakili agama tertentu, akan lebih baik.

Ternyata sama saja, bahkan lebih rumit kondisinya.Saya akan menceritakan kondisi ketika anak saya sekolah, di masing-masing kedua sekolah:

Tahun 2019 di kelas 1 SDN Beji 4, Depok, kami diwajibkan membeli 1 set seragam sekolah, salah satunya “seragam muslim”, dipakai setiap hari Jumat, mirip dengan baju koko untuk anak-anak, warna hijau.

Saya kemudian minta kebijaksanaan untuk mengganti seragam muslim dengan baju olahraga, 3 kali negosiasi dengan guru wali kelasnya. Akhirnya dipersilakan menghadap kepala sekolah, yang menyanggupi permintaan saya untuk mengganti seragam muslim dengan baju olahraga.

Praktek seperti ini, di mana memaksa siswa non muslim membeli seragam muslim, 100 persen terjadi di semua sekolah negeri di Depok. Alasannya: sudah merupakan aturan dari dinas pendidikan Depok.

Baca Juga: Mengapa Denzel Washington Menolak Mencium Julia Roberts di Film The Pelican Brief