ORBITINDONESIA.COM - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo, Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej berpesan, meski temu bisnis telah usai, semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja produk dalam negeri (PDN) harus terus digelorakan.

Menurutnya, hal ini menjadi penting karena kementerian/lembaga negara adalah konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Didampingi Ibnu Chuldun Resmikan Graha FKI di Lingkup Kanwil Kemenkumham DKI dalam Jepretan

"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Dengan diselenggarakannya temu bisnis ini, tambahnya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu 3 Agustus 2023 sampai Sabtu, yang menjadi implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp29,5 triliun yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar Rp18,5 triliun dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar Rp11,34 triliun.

Rinciannya dari nominal Rp29,5 triliun tersebut, yang sudah dilakukan pembayaran Rp16,13 triliun, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13,4 triliun.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi Rp448,8 triliun.

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM). ***