Tetapi, kata Satrio, Rocky mungkin lupa bahwa praksis politik tidak terbatas pada teori-teori ilmu politik, soal hak dirinya untuk mengeritik dan mengecam pemerintah yang harus dihormati. Ini juga bukan sekadar soal pasal-pasal KUHP.

“Pendukung, relawan dan simpatisan Jokowi itu ada puluhan juta. Kemarahan mereka yang memuncak terhadap Rocky itu tidak bisa dianggap angin lalu begitu saja. Ini realita sosial. Jika kemarahan itu tidak disalurkan di jalur hukum formal, bisa muncul ekses-ekses lain,” tutur Satrio.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bantah Pertemuannya dengan Sandiaga Uno Bahas Politik, Apa yang Dibahas

Sebagai contoh, Satrio menyebut sebuah video yang viral di medsos. Video itu menggambarkan kerumunan masyarakat Dayak di Kalimantan, yang menggorok leher babi yang ditempeli gambar Rocky. Mereka sangat marah atas penghinaan Rocky pada Jokowi, karena Jokowi sudah dianggap “Raja Dayak.”

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah pada Desember 2016 memang telah memberi gelar adat pada Jokowi. Gelar untuk Jokowi itu dapat dimaknai sebagai “raja bijaksana yang berkepribadian luhur dan penopang keutuhan bangsa.”

Satrio menyatakan, di masa mendatang ia berharap semoga Rocky jadi lebih bijak dalam memilih kata-kata. “Tidak ada yang salah dengan mengeritik pemerintah. Pendukung Jokowi juga sejak dulu sudah sering mendengar kritik Rocky, toh tidak masalah sejauh cara-caranya masih dianggap proporsional,” ujarnya. ***