Enam Ciri Negara Kesejahteraan Indonesia
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Jumat, 23 Juni 2023 07:01 WIB
Dari begitu banyak eksperimen dan laboratorium sosial yang mengembangkan aneka pola pembangunan, yang manakah yang paling berhasil? Kita memerlukan indeks yang terukur untuk menilainya.
Melalui indeks data itu, kita dapat membedakan, mana pola pembangunan yang hanya bagus di atas kertas, yang puitis tapi hanya kuat sebagai wacana belaka? Dan model mana yang memang berujung kepada kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya?
Kita bisa bandingkan beberapa sistem ekonomi politik yang ada. Sistem kapitalisme atau liberalisme diwakili Amerika Serikat. Sistem Sosialisme (Komunisme) diwakili Cina. Lalu kita masukkan juga Perancis yang disebut yang ikut memulai sistem sempalan, sistem Heterodoks.
Kita bandingkan pula dengan sistem alternatif, yang diwakili oleh Asia, misalnya seperti Jepang, dan Korea selatan. Dapat pula kita masukkan data Indonesia, yang akan dikembangkan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila, Pancasilanomics, ataupun Nusantaranomics.
Data apa yang akan kita gunakan untuk membandingkannya? Perserikatan Bangsa-Bangsa kini mengembangkan ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? untuk mengukur kemajuan negara.
Negara tak bisa dianggap maju hanya akibat kemajuan dan pertumbuhan ekonominya saja. Manusia tak hanya perlu roti. Bahkan juga kemajuan negara tak hanya bisa diukur dari level kesehatan dan pendidikan masyarakat saja.
Negara yang berhasil harus juga membuat penduduknya bahagia. Karena Itu kebahagian penduduknya, yang diketahui melalui ????????????????-???????????????????? lewat survei opini publik harus memainkan kriteria sentral.
Sedikit info soal World Happiness Index. Pada bulan Juli 2011, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 65/309 Kebahagiaan: Menuju Definisi Pembangunan yang Holistik.
PBB mengundang negara-negara anggota untuk mengukur kebahagiaan rakyatnya dan menggunakan data. Basis data yang komprehensif dan akurat diperlukan untuk membantu memandu kebijakan publik.
Pada tanggal 2 April 2012, resolusi ini diikuti oleh Pertemuan Tingkat Tinggi PBB pertama untuk merumuskan Paradigma Ekonomi Baru. Saat itu tim diketuai oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Jigme Thinley dari Bhutan.