Kebijakan pemerintah Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah jelas membuat banyak negara Eropa marah. Indonesia bahkan ditekan oleh Uni Eropa untuk membatalkan penghentian ekspor nikel.

Indonesia ditekan oleh WTO yang berpihak pada Uni Eropa. Pada saat yang sama kebijakan hilirisasi nikel juga dikecam sejumlah LSM di Indonesia karena dianggap merusak lingkungan.

Logislah kalau sikap LSM Indonesia dipertanyakan. Apakah itu murni kepedulian LSM atau karena ada titipan kepentingan asing?

Baca Juga: Suka Hal Gaib Dan Uji Nyali, Jakarta Fair Kemayoran 2023 Hadirkan Wahana Hohor Lho

Begitu juga dalam kasus Papua. Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan gerakan separatis Papua yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia.

Tapi pada saat yang sama banyak pihak asing yang marah kepada pemerintah karena ruang geraknya, seperti Freeport, untuk mengeruk kekayaan alam di sana dibatasi.

Ada dugaan gerakan-gerakan pemberontak itu didanai pihak asing. Karena itu ketika ada LSM-LSM dalam negeri mengecam langkah Indonesia menangani konflik Papua, pertanyaan serupa muncul lagi.

Apakah kritik itu murni karena kepedulian LSM atau karena ada biaya asing di belakang kecaman itu?

Baca Juga: Frank X Wawolangi: Borong Mirage 2000, Menhan Prabowo Ikat Komitmen Qatar di IKN Nusantara

Begitu juga dengan masalah kelapa sawit.