Pihak berwenang A.S. juga telah diberikan hak eksklusif untuk menjalankan yurisdiksi kriminal atas personel Amerika di negara tersebut.

Ini sebuah ketentuan kontroversial yang kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran di antara kelompok-kelompok tertentu di negara kepulauan Pasifik tersebut.

Papua Nugini mempertahankan yurisdiksi sipil dan administratif atas personel A.S. untuk "tindakan dan kelalaian" di luar tugas resmi.

Baca Juga: Berbagai Cara Islam Merespon Masyarakat Informasi

Perjanjian yang ditandatangani pada 22 Mei adalah bagian dari upaya Washington untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin besar di Pasifik dan para ahli mengatakan perjanjian itu secara signifikan memperluas kemampuan strategis A.S. di kawasan tersebut.

"Sejauh yang saya tahu, AS belum memiliki perjanjian serupa dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya - ini akan menjadi yang paling condong ke depan," kata Mihai Sora, direktur Jaringan Aus-PNG di Australia- berbasis Lowy Institute.

Dia mengatakan perbandingan yang bermanfaat adalah DCA AS-Filipina, yang memberikan tingkat akses yang sama untuk AS di sana.***