ORBITINDONESIA.COM - Para cendekia, guru besar, ekonom dan pakar sangat prihatin situasi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini.

Mereka melakukan urun rembug bertukar informasi dan data dalam diskusi terbatas tentang ekonomi Indonesia yang diinisasi Narasi Institute pada Jumat, 2 Juni 2023 secara daring.

Urun rembug tersebut dihadiri oleh sejumlah cendekiawan nasional dan daerah seluruh Indonesia, yang memiliki perhatian pada ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Taklukkan Man United di Final Piala FA, Man City Selangkah Lagi Menuju Treble Winner

Mereka adalah Prof Dr Didin S Damanhuri (IPB), Dr Awalil Rizky, Dr Fadhil Hasan (Indef), Faisal Basri, Dr Said Didu, Achmad Nur Hidayat, Dr. Aries muftie, Dr. Ryan Kiryanto, Prof Dr Nurhayati Djamas, Jilal Mardhani, Dr. M Abdul Malik.

Juga Dr. Sabriati Aziz, M. Hatta Taliwang, Prof. Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS, Dr. Mufidah Said SE MM, Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto (Univesitas Indonesia), Prof. Dr Siti Chamamah, Dr. Muhammad Chirzin (UIN Kalijaga, Yogjakarta).

Terlibat juga, Dr. Fuad Bawazier, Soetrisno Bachir, Dr. Mas Ahmad Daniri, Prof Dr Marzuki Dea (UNHAS), Dr. Ayus A. Yusuf (IAIN Nurjati Cirebon), Dr. Dede Juniardi (Universitas Kuningan), dan Dr. Fachru Novrian (UPN Veteran Jakarta).

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam tersebut, para akademisi dan para guru besar memiliki 6 poin saran kepada pengambil kebijakan (policy makers) di antaranya adalah:

Baca Juga: Sinopsis Film The Frozen Ground: Menggigil dalam Misteri Pembunnuhan Berantai dengan Kegelapan yang Mencekam

Pertama, para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat perlunya arah baru ekonomi Indonesia ke depan. Ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan ekonomi.

Kedua, para pakar dan ekonom bersepakat untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik lagi untuk mampu mengejar ketertinggalan dan mencapai target ekonomi 4 besar dunia pada 2045. Karenanya diperlukan turn around policy dalam ekonomi Indonesia ke depan.

Ketiga, Para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat bahwa Presiden tidak boleh cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan 2024. Presiden harus menghindari low politics (politik rendah: mencampuri urusan suksesi dan parpol menjelang pemilu 2024) dan sebaiknya Presiden memastikan transisi kepemimpinan secara demokratis.

Baca Juga: Begini Detik-detik KRI Teluk Hading 538 Terbakar di Sulawesi Selatan

Keempat, para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat perlu adanya pemberantasan korupsi yang lebih konkret, karena korupsi saat ini telah benar benar menjadi masalah yang serius bagi Bangsa Indonesia saat ini.

Kelima, para pakar dan ekonom bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukumlah yang harus ditempatkan sebagai panglima dan bukan politik sebagai panglima.

Keenam, para pakar, cendekia dan ekonom memandang diperlukan upaya untuk merekatkan kembali hubungan antara sesama warga bangsa, antara kelompok dan golongan untuk hidup rukun dan damai berdampingan.

Selain itu, para akademisi dan para guru besar mencatat masalah ekonomi saat ini.

Baca Juga: Cara Miles Morales dan Varian Lain Mendapatkan Kekuatan Super di Film Spiderman Across The Spider Verse

Ada lima dampak negatif model ekonomi saat ini di antaranya:

(1) Terjadinya ketidakadilan/ketimpangan nyata.

(2) Kebocoran dan korupsi yang semakin besar (dulu 30 persen, saat ini sampai 57 persen).

(3) Otonomi daerah yang tidak menyejahterakan rakyat.

(4) Ekosistem politik yang menyuburkan oligarki.

(5) Struktur tempayan (oligarki) dalam perekonomian menuju struktur belah ketupat (struktur yang lebih berkeadilan dan sejahtera).

Baca Juga: Berikut Ini Profil dan Prestasi Pebulutangkis Malaysia, Lee Chong Wei Setelah Diberi Penghargaan Hall of Fame

Para guru besar dan akademisi juga menyoroti ada tujuh dimensi yang perlu dilakukan Arah Baru Ekonomi (AB-Nomics) di antaranya adalah:

Pertama, menggeser orientasi pembangunan yang terlalu “GDP Oriented” ke arah "Sustainable Growth” dengan menekankan kepada kesetaraan dan keadilan ekonomi.

Kedua, arah baru yang dimaksud adalah pencapaian GDP sebagai faktor indikatif harus diikuti untuk mencapai keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Ketiga, perlunya reformasi pengelolaan fiskal dan moneter yang terlalu terkonsentrasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan peran BAPPENAS.

Keempat, orientasi pembangunan menuju penguatan Agromaritim.

Baca Juga: Berikut Ini Keunggulan Taufik Hidayat dari Lee Chong Wei Usai Kritik Soal Hall of Fame oleh BWF

Kelima, mengembalikan peran vital KPK dan KPPU.

Keenam, indikator indikator sukses otonomi daerah dan perangkingan daerah-daerah yang sukses.

Ketujuh, revisi UU Politik untuk mencegah penguasaan parpol oleh oligarki politik.

Achmad Nur Hidayat selaku notulensi urun rembug tersebut mengatakan bahwa komitmen para akademis bangsa tersebut untuk memperbaiki kondisi bangsa sangat tinggi. Mereka siap berdiskusi dengan siapapun untuk kemajuan ekonomi yang lebih baik.

Baca Juga: Sinopsis Film Kill Chain: Intrik Mematikan yang Mengikat dalam Gelapnya Malam Tayang di Bioskop Trans Tv

Achmad Nur Hidayat yang juga pakar kebijakan publik Narasi Institute mengatakan, seluruh permasalahan bangsa yang diperbincangkan para guru besar dalam urun rembug tersebut sangat strategis.

Dirinya berharap, urun rembug seperti ini dapat dilakukan dalam serial diskusi lanjutan yang melibatkan banyak gagasan dan menjadi banyak perhatian publik.

Publik perlu pencerahan dari para akademisi yang tegak lurus memperbaiki bangsa. InsyaAllah seri diskusi ini nanti akan sangat bermanfaat sebagai pertukaran gagasan dari otak-otak terbaik bangsa Indonesia sehingga Indonesia dapat keluar dari persoalan ekonomi saat ini.***