DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Saiful Huda Ems: Jangan Coba Mengadu Domba Bu Megawati dan Presiden Jokowi

image
Denny Indrayana kirim surat ke Megawati.

ORBITINDONESIA.COM - Rupanya kubu Pak Jenderal dan Mantan Presiden RI ke-6 yang dahulu pernah dijuluki oleh almarhum Pak Taufik Kiemas sebagai jenderal yang kekanak-kanakan itu, semakin bernafsu untuk memaksakan anaknya jadi Cawapres 2024.

Betapa tidak, politikus dadakan yang muncul jadi Presiden RI ke-6, berkat usaha keras para pendiri Partai Demokrat yang sekarang semuanya disingkirkannya itu, semakin ngawur melontarkan tuduhan demi tuduhan terhadap Pemerintahan Jokowi.

Dan kali ini, melalui tangan kanannya, yakni Denny Indrayana, telah ketahuan mengirim surat pada Hari Jumat 2 Juni 2023, yang ditujukan khusus untuk mantan Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Jisoo BLACKPINK Absen Manggung di Jepang Setelah Terkonfirmasi Positif Covid 19

Surat Denny ditujukan untuk Ibu Megawati yang intinya agar Megawati segera meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan usaha penundaan Pemilu 2024.

Serta memohon agar Megawati memerintahkan Presiden Jokowi, agar menghentikan usaha Kepala Staf Presiden (KSP) RI, yakni Pak Moeldoko, yang tengah berjuang keras untuk memenangkan perkara "Tarung Internal Pengurus Partai Demokrat" melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Dalam surat itu, Denny juga berusaha mencari muka Ibu Megawati, dengan cara memuji-muji Megawati, dan mengatakan, cukuplah pencaplokan kedaulatan partai hanya terjadi di zaman Orba saja, di mana PDI yang dipimpin Ibu Megawati sebagai korbannya.

Denny dan SBY ini memang penebar hoaks, alias pembohong. Silakan protes ke kalau tidak terima! Mau dengan cara apapun!

Baca Juga: Sinopsis Film A Walk Among the Tombstones: Ketika Detektif Liam Nesson, Alkoholik Bertarung Melawan Kegelapan

Perampokan partai itu tidak hanya terjadi di zaman Orba, melainkan pula terjadi di zaman Pemerintahan SBY! Apa mereka berdua rabun sejarah politik Indonesia, memangnya di era Presiden siapa Gus Dur telah disingkirkan dari PKB?

Bukankah itu terjadi di masa kepemimpinan nasional SBY? Terus mengapa pula Denny berani-beraninya menuduh, bahwa di akhir Pemerintahan Jokowi ini telah berusaha melakukan penundaan Pemilu?

Hei Den, Anda ini Profesor hukum kok sama sekali tidak mengerti hukum? Memangnya Presiden Jokowi pernah mengeluarkan regulasi soal penundaan Pemilu? Tunjukkan, dan jika tidak ada berarti apa yang anda katakan itu hoaks dan fitnah!

Demikian pula, soal tarung internal kepengurusan Partai Demokrat. Meskipun Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB itu KSP, namun itu bukan berarti atas perintah Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sinopsis Film After Earth: Petualangan Liar Will SMith dengan Anaknya Jaden Smith di Dunia Pasca Kehancuran

Anda terlalu mengada-ada, karena kami sudah ribuan kali menjelaskannya secara terbuka melalui berbagai media, mulai media yang level daerah hingga pusat (Nasional).

Dan semua media itu dengan senang hati terus menerus mengekspos pemberitaan opini kami, karena mereka faham dan mengerti bagaimana sesungguhnya rusaknya Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY!

Teman-teman media itu, sebagaimana saya, merupakan bagian dari rakyat yang melek hukum dan politik, yang nuraninya terusik, karena negara telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mendanai Partai Politik.

Namun, partai politik dalam hal ini Partai Demokrat, kok begitu mudahnya dikangkangi oleh Trio Cikeas yang berkuasa tanpa batas!

Baca Juga: Inilah Alasan Lionel Messi dijuluki La Pulga dan Prestasinya selama bermain bersama Paris Saint Germain

Pendidikan politik untuk rakyat, penjaring dan penyuara aspirasi rakyat, pencetak kader-kader politisi unggul untuk dipersiapkan menjadi pejabat, anggota dewan dan lain-lain, tidak berfungsi sama sekali di Partai Demokrat pimpinan AHY, yang seharusnya menjadi sarana untuk tugas-tugas kepartaian itu!

Tidak pernah rasanya Partai Demokrat itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan, atau ide-ide yang brilian, bagaimana rakyat ini semakin maju pesat perekonomian, pendidikan, kesehatannya dan lain-lain.

Yang ada hanya selalu kabar soal hasrat nafsu bejat AHY, yang memaksakan diri dan dipaksakan oleh ayahnya untuk menjadi Capres/Cawapres RI! Saya katakan itu nafsu bejat, karena sangat tidak logis, politisi pemula, belum pernah jadi pejabat tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi apalagi tingkat pusat (Kepresidenan), sudah kepedean mau Nyapres!

Ini pembodohan bagi rakyat yang sedang bangkit perekonomiannya, setelah 10 tahun menderita di bawah kepemimpinan SBY yang hanya jago merilis album lagu!

Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Labuan Bajo Terhits yang Wajib Kamu Kunjungi saat Berlibur Bersama Keluarga

Surat Denny yang ditujukan pada Ibu Megawati itu, bagi kami tak lain hanyalah bentuk usaha adu domba antara Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Moeldoko. Ya adu domba, karena mungkin SBY sudah melihat kemenangan Capres 2024 Mas Ganjar Pranowo sudah ada di depan mata.

Ketika nantinya Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Moeldoko sudah sama-sama kompak bersuara, menggebrak panggung-panggung kampanye politik di seluruh pelosok Nusantara, maka kemenangan bagi Capres Mas Ganjar Pranowo sudah sangat jelas hitungannya.

Ingat, PDIP itu memiliki banyak stok figur politisi yang handal dan suaranya sangat didengar rakyat. Ada Bu Mega, Pak Jokowi, Mas Ganjar, Ko Ahok, Ibu Risma, Mas Gibran dan lain-lain.

Lah Partai Demokrat pimpinan AHY, figur mana yang bisa didengar oleh rakyat? AHY? Ibas? Andi Arief? Denny Indrayana?

Baca Juga: Ini Rincian Biaya Berwisata ke Labuan Bajo, Lengkap dengan Tips agar Ongkos Semakin Murah

Waaah...rakyat mana yang mau mendengar suara orang-orang ini? Yang ada malah rakyat akan tertawa. Maka, Stop adu domba Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Moeldoko!

Denny rupanya sangat ketakutan diciduk Polisi. Mulailah Denny meminta dukungan pada Megawati. Namun Denny rupanya juga lupa, SBY itu kartu mati di hati Bu Megawati. Jiwa pembohongnya SBY tak kan pernah terlupakan dalam sejarah perjuangan Bu Megawati yang berpeluh keringat dan air mata! Catat itu!

2 Juni 2023.

Saiful Huda Ems (SHE). Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Berita Terkait