Partai konservatif lainnya, Bhumjaithai, juga mengancam dominasi Prayuth. Bhumjaithai memerintah dalam pemerintahan koalisi saat ini dan memenangkan beberapa dukungan publik, dengan memimpin tuntutan untuk mendekriminalisasi ganja di Thailand.

Namun, tantangan terbesar Prayuth datang dari Partai Pheu Thai yang pro-demokrasi, yang dipimpin oleh keturunan politik berusia 36 tahun, Paetongtarn Shinawatra. Partai Pheu Thai saat ini memimpin dalam jajak pendapat dan berharap untuk menang telak.

Partai progresif lainnya juga berebut kursi, khususnya Partai Bergerak Maju. Dipimpin oleh Pita Limjaroenrat, partai ini telah menggemparkan generasi muda Thailand. Partai tersebut berkampanye untuk mereformasi monarki Thailand dan melarang militer dari politik.

Baca Juga: Profil Lengkap Chris Martin, Vokalis Utama Band Legend dari British yang akan gelar Konser Coldplay diJakarta

Partai Pheu Thai harus mengambil garis tipis antara mencapai kemenangan yang cukup besar untuk mengatasi tantangan Senat dan tidak memicu kudeta lagi, tulis jurnalis Andrew Nachemson di Foreign Policy.

“Pheu Thai dapat menghindari skenario serupa dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan militer,” bantah Nachemson. “Namun, kompromi ini mungkin membuat marah para pendukungnya sendiri, belum lagi para aktivis muda yang berpikiran reformasi yang memimpin protes massal pada tahun 2020.”

Apa masalah terbesar saat ini? Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, sedang menghadapi krisis keuangan. Pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata negara itu dengan keras, dan pemulihannya berjalan lambat.

Hal ini membuat peningkatan prospek negara untuk pertumbuhan ekonomi yang solid menjadi isu kampanye utama. Banyak kandidat telah mengusulkan perubahan tunjangan kesejahteraan negara serta menaikkan upah minimum.

Baca Juga: Yasonna H. Laoly dari Indonesia dan Konstantin Anatolievich Chuychenko dari Rusia Teken MoU Bidang Hukum

Masalah utama lainnya adalah kemunduran Thailand menuju otokrasi, yang menyebabkan protes politik massal pada 2020 dan 2021. Tahun ini, Freedom House menempatkan Thailand sebagai “tidak bebas” dalam penilaian tahunannya atas hak politik dan kebebasan sipil.