Bagaimana kinerja pemerintahan daerah selama ini di-review secara detail, artinya bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten bekerja. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasannya?

Bagaimana anggaran daerah selama ini dikelola? Apakah sudah sesuai dan akuntabel? Antara rencana dan aktualisasinya apakah cocok?

Apakah selama ini ada yang mengritisinya? Berapa APBD Lampung? Dan berapa di setiap kabupatennya?

Baca Juga: ASTAGA, Liburan ke Guci Tegal, Bus Wisata Penuh Penumpang Terguling ke Jurang

Sudah saatnya masyarakat setempat lebih vokal lagi, tidak bisa hanya mengandalkan DPRD saja, apalagi mebiarkan pemda setempat bekerja tanpa kontrol sosial. Lampung buktinya.

Untuk soal jalanan, kesesuaian antara rencana versus aktualnya hanya bisa diperiksa lewat jalan darat, bukan naik helikopter. Dengan begitu terasa mulus jalannya atau malah bikin mules.

Andre Vincent Wenas, MM, MBA. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta. ***