Jika PBB mengakhiri misinya di Afganistan, dengan alasan ia tidak dapat berfungsi sesuai dengan prinsip dasar nondiskriminasi, berarti PBB akan menyerahkan nasib 40 juta penduduk negara itu ke tangan geng misoginis pengedar narkoba yang kejam dan melanggar hukum.

Badan-badan PBB di Afganistan tampaknya tidak dapat menyetujui langkah bersama yang terpadu, untuk mengatasi kondisi tersebut. Perdebatan di internal badan-badan PBB ini menjurus ke "kekacauan total".

Kondisi ini adalah hadiah bagi penguasa Taliban, yang mahir mengeksploitasi perpecahan lawan dan teman untuk keuntungan mereka sendiri.

Baca Juga: Buku Paul Kennedy, Trivialisme vs Demokrasi

Situasi tersebut tidak terbantu oleh kurangnya visi terpadu di antara negara-negara anggota PBB, yang masih menaruh minat dan kepentingan di Afganistan.

Bagi banyak negara tetangga, termasuk China, Pakistan, Iran, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah, masalah kontraterorisme, perdagangan, dan isu-isu seperti pembagian air dianggap lebih penting daripada mencegah kelaparan dan keruntuhan ekonomi di Afganistan.

Negara-negara Barat pada umumnya, yang was was tentang kebangkitan kembali Taliban, juga sangat prihatin dengan penindasan rezim terhadap kaum perempuan, serta momok kelaparan dan kemiskinan massal.

Baca Juga: Bournemouth vs Chelsea: Kemenangan Pertama The Blues di Liga Inggris Usai 7 Pertandingan Berlalu

Perpecahan tersebut dimainkan oleh Taliban. Ini memungkinkan mereka memperkuat kekuasaan.

Sambil menegakkan dekrit yang menjadikan Afganistan satu-satunya negara di dunia, di mana anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan universitas.