Dalam keterangannya, Reihana di depan ketua majelis hakim Agam Syarief mengatakan, selaku kuasa pengguna anggara (KPA) dirinya tidak mengetahui masalah teknis karena hanya menerima laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK tersebut adalah terdakwa Sudiono yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah sesuai tugas pokok dan fungsi proses lelang dan sudah dijalankan sesuai prosedur.

"Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari APBN. Dalam kegiatan tersebut, sebagai KPA ditunjuk oleh gubenur Lampung, lalu PPK ditunjuk oleh saya," kata dia.

Dia mengaku, mengetahui pekerjaan pengadaan peralatan kesehatan itu bermasalah, setelah ada pemeriksaan dari jaksa bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Padahal katanya, pada setiap triwulan dirinya sebagai KPA diberi laporan oleh PPK, dan semua anggaran telah terserap semua.

"Dari semua kabupaten dan kota mengajukan program alkes melalui bidangnya. Saya hanya menerima laporan jika barang yang diterima panitia barang sudah sesuai prosedur, dan saya baru tahu ada kekurangan setelah ini menjadi masalah," katanya.

Saat menjawab pertanyaan majelis hakim, apakah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengadaan alkes itu, ia menegaskan sebelum kegiatan itu telah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Menurut dia, dalam proyek pengadaan peralatan kesehatan itu, dilakukan rapat perencanaan sehingga ditentukan pemenang lelang PT Haji Agung.

Ia menegaskan pemenang lelang sudah sesuai standar, dan untuk survei mengenai harga barang saksi selaku KPA tidak pernah memberikan petunjuk kepada PPK mengenai harga atau penyebutan tempat.

Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung senilai Rp13,5 miliar ini.