Terjaring OTT KPK, Inilah Profil Lengkap Bupati Meranti Muhammad Adil, Pernah Viral Sebut Kemenkeu Iblis
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Jumat, 07 April 2023 13:08 WIB
ORBITINDONESIA.COM- Bupati Meranti Muhammad Adil kini terjaring operasi tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok Muhammad Adil menjadi sorotan karena dirinya pernah viral mengumpat dengan menyebut Kemenkeu sebagai iblis.
Berikut profil lengkap Bupati Meranti Muhammad Adil, dikutip Orbit Indonesia dari berbagai sumber.
Muhammad Adil, lahir 18 April 1972) merupakan politikus asal Riau yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode yaitu periode 2014-2018 hingga terpilih lagi periode selanjutnya yaitu 2019-2020.
Namun di periode kedua ini, dia hanya setahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau karena dia maju sebagai Calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis malam 6 April 2023.
"Benar, tadi malam tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 7 April 2023.
Ali menjelaskan ada beberapa orang yang terjaring dalam OTT tersebut, salah satunya adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya bupati," tambahnya.
Dia mengatakan KPK saat ini masih mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti terkait penangkapan tersebut.
Lebih lanjut Ali mengungkapkan ada puluhan pejabat yang terjaring OTT tersebut.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.
Selanjutnya, KPK akan membawa semua pihak yang terjaring OTT tersebut ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Informasi sementara, dijadwalkan dari TKP sekitar pukul 10.00 WIB," ujar Ali Fikri.
Muhammad Adil menempuh pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alah Air pada tahun 1978-1984
Kemudian SMP Negeri 3 Selatpanjang 1984-1987
SMA Negeri 2 Selatpanjang 1987-1990
S-1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2003-2007
S-2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2022
Karir Bupati Meranti Muhammad Adil
Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti 2010–2014
Penasihat FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti 2015–2019
Ketua DPW Pujakesuma Riau tahun 2017–2022
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU
Kabupaten Kepulauan Meranti (2018–2022)
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2009)
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (2009–2014)
Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Hanura (2014–2018)
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari PKB (2019–2020)
Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021–7 April 2023)
Saat ini, KPK telah melakukan OTT kepada Muhammad Ali beserta beberapa pihak di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Benar, tadi malam tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara.
Ali menjelaskan ada beberapa orang yang terjaring dalam OTT tersebut, salah satunya adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya bupati," tambahnya.
Dia mengatakan KPK saat ini masih mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti terkait penangkapan tersebut.
Lebih lanjut Ali mengungkapkan ada puluhan pejabat yang terjaring OTT tersebut.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.
Sebelumnya, Adil pernah viral setelah menyatakan pegawai Kemenkeu iblis.
Pernyataan Adil tersebut muncul dipicu ketidakjelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mestinya diterima daerahnya.
Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten," katanya.
"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.***
Dapatkan informasi lainnya dari kami di Google News.