ORBITINDONESIA.COM – Pengamat Perminyakan Kurtubi, meminta agar publik tak menyalahkan Pertamina atas keberadaan Depo Pertamina Plumpang atas kebakaran yang tewaskan 17 warga.

Kurtubi menilai Pertamina tak layak disalahkan atas insiden kebakaran yang terjadi pada Depo Pertamina Plumpang, Jumat, 3 Maret 2023 malam lalu WIB.

Menurutnya, keberadaan Depo Pertamina Plumpang di lokasi tersebut telah dipikirkan masak-masak untuk mengantisipasi perkembangan ibukota Jakarta selama 80 tahun.

Baca Juga: ATM Dirampok dan Petugas Ditembak di Pekanbaru, Minggu 5 Maret 2023

"Pertamina diberikan kekuasaan oleh negara melalui Undang-undang untuk mengelola Migas di perut bumi untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia," ujar Kurtubi.

Setelah diberikan kuasa pertambangan, Pertamina membuka keran investasi agar para investor berdatangan dan mau berinvestasi di sektor migas di Indonesia.

Efek dari masifnya investasi di sektor pertambangan sangat jelas, dari sisi suplai produksi minyak Pertamina meningkat tajam.

Baca Juga: WorldSBK 2023: Hasil Superpole Race Toprak Razgatlioglu Pertama, Alvaro Bautista Crash

Dan dengan adanya peningkatan perekonomian serta pertambahan jumlah penduduk yang tentu akan berimbas pada kenaikan jumlah permintaan minyak.

Pada titik ini menurut Kurtubi, Pertamina sangat paham bahwa pembangunan infrastruktur harus diperhitungkan untuk jangka 80 tahun ke depan.

"Jadi, Depo Plumpang ini dibangun untuk memenuhi permintaan BBM masyarakat Jakarta dan sekitarnya," ujar Kurtubi lagi.

Baca Juga: Wolves Sukses Atasi Perlawanan Tottenham, Hotspur Terancam Keluar dari The Big Four

Perlu diketahui bahwa pada sekitar tahun 1970-an, jumlah penduduk dan kendaraan di Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya tidak sebanyak sekarang.

Pada saat itu, Depo Plumpang dibangun Pertamina di atas lahan seluas 150 hektare persegi, yang mana keberadaannya sangat jauh dari pemukiman warga.

"150 hektare lebih tanah dipersiapkan oleh Pertamina di situ," ujar mantan Anggota Komisi VII Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI tersebut.

Baca Juga: NGERI, Oknum Anggota TNI Arogan Ancam Pengemudi Pakai Parang di Jalan, Warganet: Pecat!

"Pertamina paham bahwa dibutuhkan tanah yang luas agar masyarakat jauh dari fasilitas storage ini," ujar pria yang kini menjabat Ketua DPP Bidang Energi dan Mineral Partai Nasdem.

"Jangan salahkan Pertamina, salahkanlah siapa yang melegalisir tanah Pertamina, siapa yang mencuri tanah Pertamina itu," ucap Kurtubi tegas.

Menurut pria kelahiran tahun 1951 itu, keberadaan infrastruktur Depo Pertamina Plumpang sudah sangat ideal dan dibangun untuk 80 tahun.

Baca Juga: OH NO! Hard Rock Cafe Jakarta Ditutup Permanen, Gara Gara Ribut Sewa Tempat

"Tegakkan hukum, siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut!," ucap Kurtubi tegas.

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik keberadaan Kampung Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jumat kemarin, kembali mencuat.

Pasalnya, legalitas pemukiman padat penduduk di Kampung Tanah Merah yang terletak di Jakarta Utara tersebut masih abu-abu selama bertahun-tahun.

Baca Juga: F1 Bahrain: Max Verstappen Raih Pole Position

Secara geografis, Kampung Tanah Merah terletak di tiga kelurahan di Kecamatan Koja, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yakni Rawa Badak Selatan, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat.

Kampung Tanah Merah ditinggali oleh ribuan warga yang hingga saat ini masih menanti kepastian hukum tentang tempat tinggal mereka.

Dan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, Anies Baswedan yang saat itu menjadi salah satu peserta Pilgub menjalin kontrak politik dengan warga.

Baca Juga: Wolves Sukses Atasi Perlawanan Tottenham, Hotspur Terancam Keluar dari The Big Four

Benar saja, saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia membagikan IMB sementara yang berlaku 3 tahun kepada warga Kampung Tanah Merah.

Dan kini banyak pihak yang ikut mempermasalahkan langkah Anies tersebut usai terjadinya kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang yang memakan korban 17 nyawa.

Dapatkan informasi lainnya dari kami di Google News.