DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Pemerintah PM Boris Johnson Terpuruk Akibat Krisis dan Skandal

image
Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, tiba di RAF Brize Norton di Oxfordshire, Inggris,

ORBITINDONESIA - Pemerintah Konservatif Inggris di bawah pimpinan PM Boris Johnson berada dalam krisis yang mendalam. Pemerintah sekali lagi dilanda skandal, yang setidaknya merupakan bagian dari buatan Perdana Menteri sendiri.

Kali ini, skandal dan krisis yang terjadi jauh lebih buruk daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada Selasa malam (5/7), dua menteri senior Kabinet pemerintah Boris Johnson mundur.

Ini terjadi setelah berhari-hari pemerintahan Boris Johnson mendapat tekanan berat, atas penanganan tuduhan skandal pelanggaran seksual oleh seorang anggota pemerintah.

Baca Juga: Urusan Aktivis adalah Membela dan Berpihak Pada Rakyat

Menteri Kesehatan Sajid Javid mengatakan, dia tidak bisa "dengan hati nurani yang baik" melanjutkan tugasnya di pemerintahan.

Menteri Keuangan Rishi Sunak juga mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa orang "tepatnya mengharapkan pemerintah untuk dilakukan dengan benar, kompeten dan serius."

Penyebab langsung dari krisis adalah dampak dari pengunduran diri Kamis lalu (30/6) dari Government Deputy Chief Whip, Chris Pincher. Ia dituduh meraba-raba dua tamu di makan malam pribadi malam sebelumnya.

Dia tidak mengakui tuduhan itu secara langsung. Tapi, Pincher mengatakan dalam surat kepada PM Johnson bahwa "semalam saya minum terlalu banyak" dan "mempermalukan diri sendiri dan orang lain."

Baca Juga: Survei Charta Politika: Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Sumatra Utara

Apa yang membuat Johnson dalam masalah yang lebih dalam, adalah perubahan yang dilakukan petugas pers Downing Street, untuk mencoba menjelaskan mengapa Pincher pernah berada di pemerintahan sejak awal. Ini terjadi di tengah gelombang pengungkapan perilaku sebelumnya.

Pada Selasa (5/7), seorang mantan pegawai negeri senior menerbitkan sebuah surat. Surat itu secara efektif menuduh Downing Street tidak mengatakan yang sebenarnya, ketika dikatakan bahwa Perdana Menteri tidak mengetahui setidaknya satu dari tuduhan historis.***

 

 

Berita Terkait