ORBITINDONESIA - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nadalsyah meminta kepada perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk membuat rencana kerja untuk menampung sebanyak mungkin usulan prioritas dari kecamatan, kelurahan dan desa. 

"Renja perangkat daerah ini diharapkan menjadi prioritas program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, yang dapat mencerminkan pola perencanaan partisipatif dari bawah, di samping juga mengakomodir perencanaan dari atas, yaitu Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Pusat," kata Nadalsyah pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Muara Teweh, Senin 13 Februari 2023.

Dalam kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Wakil Ketua I DPRD Parmana Setiawan, unsur FKPD, anggota DPRD, Sekda Muhlis, Ketua TP PKK Hj Sri Hidayati, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah, Camat Teweh Tengah, lurah, kepala desa dan undangan lainnya.

Baca Juga: Barito Utara Kalimantan Tengah Lanjutkan Pembangunan Jembatan Lemo dan Tumpung Laung

Menurut Nadalsyah, rancangan rencana kerja perangkat daerah inilah yang kemudian akan diangkat dan didiskusikan pada musrenbang tingkat Kabupaten Barito Utara yang direncanakan dilaksanakan pada 14 Maret 2023.

Rencana kerja perangkat daerah ini nantinya, kata dia, akan dimasukkan pada sistem SIPD perencanaan. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengunci usulan prioritas yang masuk dan telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, sehingga mengurangi kesenjangan antara usulan dan realisasinya di lapangan.

"Saya meminta kepada para kepala perangkat daerah untuk dapat mengakomodir usulan kegiatan prioritas secara lengkap dengan mencantumkan lokasi sasaran kegiatan pembangunan pada desa, kelurahan dan kecamatan. Pilihlah prioritas kegiatan teratas atau kegiatan yang sangat prioritas bagi masyarakat," katanya.

Bupati juga meminta kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat lebih berperan maksimal dalam pembangunan Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam beberapa hal seperti dapat berperan secara aktif agar inflasi daerah kita selalu dapat terkendali atau normal.

Baca Juga: Barito Utara Siapkan Tempat Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM), menjadi program prioritas perencanaan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada 2024. 

"Kepada seluruh camat se-Barito Utara, lurah dan para kepala desa, saya minta mampu mempercepat penyelesaian tata batas desa/kelurahan di wilayah masing-masing sampai akhir 2023," kata Nadalsyah.

Pada kesempatan itu Bupati Nadalsyah mengatakan, penyelenggaraan musrenbang merupakan pelaksanaan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang menyebutkan bahwa Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

"Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2024, adalah musrenbang tingkat kecamatan yang kita laksanakan pada hari ini,” kata dia. 

Baca Juga: 5 Rumah Warga di Barito Selatan Ambruk Akibat Abrasi DAS Barito, Polsek Dusun Selatan Turun Tangan

Dikatakan dia, melalui musrenbang ini secara formal dibicarakan rencana prioritas program kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan aturan yang berlaku serta kemampuan anggaran daerah.

"Tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD 2024 adalah penjabaran rencana tahunan dari RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026, karenanya harus tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat Barito Utara yang maju, mandiri dan adil," ujar Nadalsyah. ***