Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM), menjadi program prioritas perencanaan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada 2024. 

"Kepada seluruh camat se-Barito Utara, lurah dan para kepala desa, saya minta mampu mempercepat penyelesaian tata batas desa/kelurahan di wilayah masing-masing sampai akhir 2023," kata Nadalsyah.

Pada kesempatan itu Bupati Nadalsyah mengatakan, penyelenggaraan musrenbang merupakan pelaksanaan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang menyebutkan bahwa Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

"Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2024, adalah musrenbang tingkat kecamatan yang kita laksanakan pada hari ini,” kata dia. 

Baca Juga: 5 Rumah Warga di Barito Selatan Ambruk Akibat Abrasi DAS Barito, Polsek Dusun Selatan Turun Tangan

Dikatakan dia, melalui musrenbang ini secara formal dibicarakan rencana prioritas program kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan aturan yang berlaku serta kemampuan anggaran daerah.

"Tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD 2024 adalah penjabaran rencana tahunan dari RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026, karenanya harus tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat Barito Utara yang maju, mandiri dan adil," ujar Nadalsyah. ***