ORBITINDONESIA - Indonesia akan menghadapi Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, tetapi masa kampanyenya cuma 75 hari. Hal itu dinyatakan oleh Titi Anggraini, Pembina PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Titi Anggraini bicara dalam Webinar di Jakarta, Kamis malam, 12 Januari 2023.  Webinar itu diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai Denny JA. Diskusi Satupena itu dipandu oleh Elza Peldi Taher dan Anick HT itu.

Titi Anggraini mengatakan, dari segi jumlah pemilih, berdasarkan data yang dikirimkan Kemendagri kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), diperkirakan akan ada 204 juta pemilih dalam negeri ditambah 1,8 juta potensi pemilih di luar negeri.

Baca Juga: Fariz RM Musisi Legendaris akan Tampil di Konser Indonesia Semua jadi Satu: Terus Berkarya Hingga Akhir Hayat

Namun, kata Titi, pada Pemilu 2024 ada proses pelaksanaan pemilu yang tidak mudah. Contohnya, ketika harus merumuskan tahapan program dan jadwal pemilu.

“Terjadi tarik-menarik yang sangat kuat antara KPU, Komisi II DPR RI dan Pemerintah. Terutama pada waktu itu, ketika harus memutuskan durasi masa kampanye,” tuturnya.

Titi menjelaskan, pada awalnya KPU periode lama mengusulkan masa kampanye itu 120 hari. Lalu Pemerintah mengusulkan 90 hari.Ternyata DPR RI mengusulkan 75 hari. “Alasannya, untuk menghindari ekses kampanye, keterbelahan, dan sebagainya,” jelas Titi.

“Bayangkan, kita akan menghadapi the biggest one-day election in the world, tetapi masa kampanyenya cuma 75 hari,” lanjut Titi.

Baca Juga: Konser Indonesia Semua Jadi Satu Bakal Pecah Hadirkan Empat Musisi Legendaris , Simak Siapakah Mereka...

“Kita banyak bicara tentang politik gagasan, dan sebagainya. Tetapi tarik-menarik tentang durasi masa kampanye membuat keputusan yang diambil oleh KPU, masa kampanye cuma 75 hari,” sambungnya.

Ini sangat berbeda dengan Pemilu 2019, yang masa kampanyenya 6 bulan 3 minggu. Untuk menentukan tahapan program pemilu saja, proses tarik-menariknya begitu kuat.

Menurut Titi, ini tak pernah terjadi sebelumnya pada masa dulu. Pada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, itu biasanya KPU mulus-mulus saja menetapkan tahapan program dan jadwal.***