ORBITINDONESIA.COM - PDI Perjuangan atau PDIP mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang menggunakan kata-kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan sebagai seorang warga negara.

PDIP menilai pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden itu sebagai “baji*gan yang tolol” adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat, kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran pers yang beredar kemarin.

PDIP menilai, Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti.

Baca Juga: Seorang Pelajar 15 Tahun Tewas Usai Jadi Korban Penganiayaan Anak Ketua DPRD Ambon, Alasannya Sepele

PDI Perjuangan menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Pak Jokowi.

“Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian," lanjut Hasto.

"PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” kata Hasto usai Rapat Konsolidasi di Sekolah Partai.

PDI Perjuangan akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini banyak kami diamkan, tetapi semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan.

Baca Juga: Tak Hanya Kualitas Indukan, Ini Tips Budidaya Ikan Cupang untuk Breeder Pemula Lengkap dengan Penjelasannya

“Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden”

PDI Perjuangan menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Presiden Joko Widodo, sebagai hal tak benar.

Rocky cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba. "Mengingatkan kami akan politik devide et impera (pecah belah dan taklukkan) yang dahulu dipakai oleh penjajah," tegas Hasto.

Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh. "Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia," tutur Hasto Kristiyanto.***