Oleh Krista Riyanto*

ORBITINDONESIA.COM – Gerakan reformasi yang menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin Soeharto 1998 punya agenda utama: memberantas praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau lebih sering dijuluki sebagai KKN.

Memberantas praktik KKN bukan pekerjaan ringan memang. Lembaga sebesar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk itu, juga belum kunjung tuntas dalam menumpas praktik KKN samapi sekarang ini.

Meski KPK belum bisa meniadakan praktik KKN, setidaknya kita  tidaklah ikut ambil bagian dalam menumbuhkan praktik yang meracuni negeri ini.

Salah satu bentuk turunan dari praktik KKN adalah dinasti politik.

Dinasti politik adalah bentuk kezaliman penguasa dalam melanggengkan kekuasannya dengan membangun penguasa baru dari lingkungan keluarganya.

Di dalam dinasti politik, seorang penguasa yang akan lengser biasanya menyiapkan suksesornya dari lingkungan keluarga yang punya ikatan darah. Paling umum adalah anaknya. Bisa juga menantunya.

Itu biasa dijalankan oleh kalangan penguasa di masa feodal kerajaan tradisional. Di mana raja yang akan mangkat menyiapkan putra mahkotanya agar kekuasaan terhadap negerinya tetap langgeng.

Dan praktik KKN yang menjadi musuh utama dari gerakan reformasi 1998 kembali ramai di kalangan masyarakat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka di panggung Pilpres 2024.

Gibran adalah putra dari Presiden Jokowi yang masih berkuasa sekarang ini.

Jokowi-Gibran dituding sebagai dinasti politik modern yang dibangun oleh rezim sekarang ini.

Apa yang dipertontonkan Jokowi dan keluarganya ini ialah suatu kemunduran dari nilai-nilai reformasi 1998 yang anti KKN itu sendiri.

Politik dinasti sama halnya dengan mengkhianati nilai-nilai reformasi 1998 yang diperjuangkan dengan korban jiwa anak negeri dan hancurnya harta benda sebagai objek kerusuhan.

Bahkan, kalangan tokoh yang menandatangani Maklumat Juanda 2023 mennyebut dinasti politik ala Jokowi ini menjadikan “reformasi kembalii ke titik nol”.

Yang lebih membahayakan lagi, bagaimana politik dinasti akan memberi efek buruk kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat bisa memiliki persepsi bahkan akan meniru politik dinasti dalam menjalani kehidupan bernegara.

Mereka bisa jadi menganggap KKN adalah perbuatan “ramah” dan sah-sah saja dipraktikan dalam kehidupan.

Memberi hak-hak istimewa kepada keluarga seperti anak, menantu, atau iparnya di lingkungan pekerjaan terutama di pemerintahan adalah sah dan “halal” meskipun harus berlawanan dengan pendapat umum dan nilai-nlai moral yang luhur.

DUH Gusti! ***

*Krista Riyanto, Sekretaris Nasional Persaudaraan Pegiat Media dan Penulis Pro Ganjar (P4G).