ORBITINDONESIA.COM- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ternyata pernah melayangkan kritik ketas kepada Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kini Gembong Warsono dikabarkan telah meninggal pada pukul 01.32 WIB Sabtu 14 Oktober 2023.

Dari penelusuran Orbit Indonesia, Gembong Warsono ternyata pernah melayangkan kritik keras kepada Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Gerak 98: Tahun Vivere Pericoloso untuk Indonesia Emas 2045

Gembong ketika itu, mengingatkan agar Anies Baswedan tidak buang anggaran besar di tengah banyaknya program prioritas yang belum jalan.

Anies Baswedan, ketika itu, justru membuat program yang tidak masuk program prioritas dengan nilai besar.

Kritik keras itu disampaikan Gembong Warsono pada Senin 20 Desember 2021 di gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Januari 2024, Pertamina Jadi Sponsor Utama Tim Motor Valentino Rossi

Ketika itu, dirinya meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih fokus menyelesaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Anies disarankan tidak hanya fokus terhadap pelaksanaan balapan Formula E. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, Anies diminya untuk lebih fokus menyelesaikan target RPJMD.

Baca Juga: Saving Private Ryan, Mahakarya Epik Karya Steven Spielberg

Dia melihat pelaksanaan balapan Formula E yang tengah menunggu kepastian lokasi sirkuit balapannya bukan sebuah prioritas dan malahan dapat mengganggu konsentrasi Pemprov DKI dalam menyelesaikan target RPJMD.

"Bagi saya kegiatan balapan Formula E, bukan prioritas. Di sisa waktu masa jabatan Anies akan berakhir, harusnya fokus mengejar ketertinggalan program unggulan yang belum tercapai, akibat pandemi Covid-19,” kata Gembong.

Gembong menilai balapan Formula E hanya dijadikan tameng untuk menutupi ketidakmampuan Pemprov DKI mencapai target RPJMD.

“Sehingga memperpendek jurang target sesuai RPJMD dengan capaian di akhir masa jabatan. Ajang balapan Formula E, sebagai ajang untuk menutupi ketidakmampuan Pemprov dalam pencapaian target RPJMD,” ujarnya.***