Sinergi Perhutani KPH Telawa-Polres Boyolali Cegah Perusakan Hutan
ORBITINDONESIA.COM – Sinergi Perhutani KPH Telawa dan Polres Boyolali untuk pencegahan perusakan hutan kembali ditegaskan dalam Forum Belajar Bersama di Boyolali, 29 Oktober 2026. Forum ini menempatkan pencegahan illegal logging, perambahan, dan pembakaran hutan sebagai kunci, sementara penegakan hukum disebut sebagai langkah terakhir.
Boyolali berada di lanskap hulu yang sensitif, sehingga gangguan hutan cepat berubah menjadi krisis air, longsor, dan konflik ruang. Karena itu, upaya pencegahan perusakan hutan tidak bisa hanya mengandalkan patroli, tetapi juga koordinasi lintas institusi.
Dalam forum di Aula Bhara Merapi Polres Boyolali, Kompol Subiyati mewakili Kapolres AKBP Indra Maulana Saputra menekankan hutan sebagai paru-paru bumi dan penopang hidrologi. Ia menyebut ancaman utama berupa illegal logging, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran yang disengaja.
Subiyati menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa tebang pilih, namun menggarisbawahi bahwa pencegahan dan edukasi adalah kunci. Pernyataan ini penting, sebab banyak kasus kehutanan berhenti pada penindakan sporadis tanpa perubahan perilaku dan tata kelola.
Forum belajar bersama semacam ini bekerja sebagai “ruang menyamakan bahasa” antara polisi, Perhutani, dan aparat lapangan. Di titik ini, pencegahan perusakan hutan menjadi pekerjaan administratif sekaligus sosial, bukan semata tindakan represif.
Perhutani KPH Telawa menghadirkan Wakil Administratur Julie Irahadi sebagai narasumber untuk memetakan wilayah kelola di Boyolali dan payung hukum Polisi Kehutanan. Ia juga memaparkan bentuk gangguan keamanan hutan yang sering terjadi serta langkah penanganannya.
Masalahnya, gangguan hutan jarang berdiri sendiri, karena biasanya terkait rantai pasok kayu, kebutuhan lahan, dan ekonomi warga sekitar. Ketika kebutuhan energi rumah tangga dan akses kerja terbatas, tekanan terhadap hutan cenderung meningkat, meski patroli diperketat.
Data global menunjukkan deforestasi masih menjadi persoalan besar dan berdampak pada iklim serta bencana hidrometeorologi. FAO dalam Global Forest Resources Assessment 2020 mencatat dunia kehilangan sekitar 10 juta hektare hutan per tahun pada periode 2015–2020, sebuah angka yang memperlihatkan skala tantangan.
Di level lokal, sinergi Perhutani–Polres akan efektif bila berbasis intelijen lapangan, peta rawan, dan respon cepat. Tanpa itu, forum mudah berubah menjadi seremoni yang tidak menurunkan angka kejadian illegal logging atau pembakaran.
Penegakan hukum yang “tegas tanpa tebang pilih” juga menuntut konsistensi pada aktor besar, bukan hanya pelaku lapangan. Jika yang tertangkap selalu pekerja kecil, sementara penyandang dana dan penadah tidak tersentuh, efek jera akan timpang.
Di sisi lain, penekanan pada edukasi perlu diterjemahkan menjadi program yang terukur, seperti sekolah lapang, kemitraan kehutanan, dan kanal pelaporan aman. Edukasi yang hanya berupa sosialisasi satu arah sering kalah cepat dibanding insentif ekonomi dari aktivitas ilegal.
Forum ini membuka peluang membangun SOP bersama, mulai dari mekanisme patroli gabungan, pengamanan barang bukti, hingga koordinasi penanganan konflik. Langkah teknis seperti ini sering lebih menentukan daripada jargon “sinergi” yang terdengar indah.
Forum Boyolali memberi sinyal bahwa negara ingin hadir sebelum hutan terlanjur rusak. Namun kehadiran itu harus dibuktikan dalam kerja harian, karena perusakan hutan adalah kejahatan yang adaptif dan memanfaatkan celah koordinasi.
Pernyataan bahwa penegakan hukum adalah langkah terakhir terasa tepat, tetapi berisiko disalahpahami sebagai toleransi. Pencegahan yang kuat justru membutuhkan ancaman sanksi yang nyata, cepat, dan adil, agar edukasi tidak dianggap sekadar imbauan.
Sinergi Perhutani KPH Telawa dan Polres Boyolali semestinya tidak berhenti pada hubungan institusional. Ia harus menyentuh akar sosial-ekonomi warga sekitar hutan, karena di sanalah keputusan untuk menebang, membakar, atau menjaga sering dibuat.
Di tengah krisis iklim dan meningkatnya bencana, hutan bukan lagi isu pinggiran. Menjaga hutan berarti menjaga air, pangan, dan rasa aman, sehingga pencegahan perusakan hutan harus diperlakukan sebagai agenda keselamatan publik.
Forum Belajar Bersama di Boyolali menunjukkan kesadaran bahwa perusakan hutan hanya bisa ditekan lewat kolaborasi, bukan kerja sektoral. Komitmen yang diucapkan Kompol Subiyati dan pemetaan kewenangan yang dijelaskan Julie Irahadi memberi fondasi awal yang penting.
Kini ujian sesungguhnya ada pada konsistensi: apakah patroli, edukasi, dan penindakan mampu berjalan serempak dan menyasar aktor kunci. Jika hutan adalah penopang hidup, maka pertanyaannya sederhana namun menohok: siapa yang benar-benar kita lindungi, hutan sebagai ruang hidup bersama atau kepentingan sesaat yang merusaknya? (Orbit dari berbagai sumber, 4 November 2026)
