Agen DHS Ketuk Pintu Cek Status Imigrasi dan Pemilih
ORBITINDONESIA.COM – Agen federal berseragam dan bersenjata dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengetuk pintu rumah warga di sejumlah negara bagian. Mereka menanyakan status imigrasi, sekaligus mengecek apakah penghuni terdaftar sebagai pemilih atau pernah mencoblos dalam pemilu sebelumnya. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Operasi ini disebut bagian dari upaya memburu dugaan pemilih nonwarga negara menjelang pemilu paruh waktu (midterms). DHS mengklaim bisa ada hingga 250.000 orang yang “ilegal” terdaftar, tetapi pakar pemilu membantah akurasi angka tersebut. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Data pembandingnya tajam: hanya 156 orang didakwa terkait pelanggaran penipuan pemilu sejak awal pemerintahan Trump, menurut Departemen Kehakiman (DOJ). Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sekitar 227 juta pemilih terdaftar. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Kritik utama bukan sekadar soal angka, melainkan metode. Mengirim agen bersenjata ke rumah warga dinilai berpotensi mengintimidasi pemilih sah dan mengganggu proses verifikasi pemilih yang selama ini dikelola negara bagian. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Menurut temuan investigasi CBS News, kunjungan rumah meningkat pada September, tepat saat musim kampanye memanas. Operasi berlanjut hingga akhir pekan, lalu DOJ mengumumkan penangkapan lebih dari 20 orang di California yang semuanya pemegang green card, dengan tuduhan mendaftar atau memilih secara ilegal. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Salah satu kasus paling mencolok menyasar pria 72 tahun asal Belize. Puluhan agen mendatangi rumahnya, dan ia ditangkap dalam kondisi memakai piyama, dituduh memilih ilegal dalam empat pemilu terakhir. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
DHS membela langkah ini sebagai pemulihan “integritas” pemilu. Juru bicara DHS menyatakan, “HSI aktif memburu dan menyelidiki penipuan pemilu di mana pun ditemukan,” serta menegaskan hanya warga negara AS yang boleh memilih pemimpin AS. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Namun dari sisi praktik penegakan hukum, operasi ini terlihat tidak lazim. Eric Balliet, mantan agen Homeland Security Investigations (HSI), menyebut dalam 23 tahun kariernya ia tak pernah mengetahui inisiatif yang mengirim agen khusus ke rumah pribadi untuk memverifikasi kelayakan pemilih. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Jejak kebijakannya mengarah ke keputusan Juni, saat DHS mengarahkan ICE membantu deportasi dugaan pemilih nonwarga negara. HSI, yang biasanya menangani kejahatan lintas batas seperti eksploitasi anak, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang, kini dialihkan ke misi “Criminal Voter Fraud.” (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Dokumen internal yang ditinjau CBS menyebut ratusan agen ditarik dari kasus mereka untuk “surge” pelacakan pemilih nonwarga negara. Arahan itu mencakup “field reviews” di setidaknya enam negara bagian: California, Georgia, Missouri, Pennsylvania, Washington, dan Wisconsin. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Di ruang publik, kampanye ini dipromosikan lewat foto dan video di X. Beberapa unggahan memperlihatkan agen HSI membawa senjata, disertai slogan seperti “AMERICAN ELECTIONS ARE FOR AMERICANS.” (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Satu foto dari akun Kansas City HSI menampilkan empat agen berdiri di depan pintu, berhadapan dengan seorang perempuan yang menggandeng anak. DOJ mengidentifikasi perempuan itu sebagai Mariana Alexandra Dewey, warga negara Peru, yang didakwa empat pelanggaran terkait pemilu termasuk mencoblos dalam pemilu 2024, sementara perkaranya belum disidangkan. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Isu ini segera memicu reaksi politik. Anggota DPR dari Partai Demokrat Bennie Thompson menuntut DHS menghentikan “aktivitas penegakan hukum yang bertujuan mengintimidasi publik” saat midterms 2026 berlangsung, dan menilai operasi tersebut melayani agenda penekanan pemilih. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Di lapangan, kekhawatiran terbesar adalah efek gentar (chilling effect). Dr. Carol Anderson dari Emory University menilai pesan yang tersampaikan ke komunitas luas adalah “jangan datang ke TPS, jangan memilih,” terutama bagi warga naturalisasi yang takut disalahpahami. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
DHS menepisnya dengan narasi jaminan. Juru bicara menyatakan DHS dan DOJ “sangat fokus” menuntut dan memulangkan nonwarga negara yang memilih, serta menegaskan mereka yang berada secara legal dan tidak melanggar hukum “tidak perlu takut.” (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Masalahnya, ketakutan publik tidak selalu lahir dari rasa bersalah, melainkan dari ketidakpastian. Ketika verifikasi dilakukan dengan mengetuk pintu oleh agen bersenjata, batas antara investigasi dan intimidasi menjadi kabur, terutama bagi komunitas imigran. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Bagian paling rawan adalah mekanisme “Target List.” Dalam sebuah video, agen terlihat memegang dokumen bertuliskan “Target List,” dan seorang agen HSI anonim mengatakan daftar itu disusun dari basis data internal, daftar pemilih, serta dataset lain yang kemudian dicocokkan dengan data kewarganegaraan USCIS. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Seorang whistleblower USCIS pada September menyebut pegawai diminta meninjau data puluhan ribu orang, termasuk warga negara. Mereka diberi kuota memeriksa 40 subjek per hari, yang berarti sekitar 12 menit per subjek. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
DHS membela pencocokan data itu sebagai kerja teliti dan profesional. Mereka menyatakan tidak ada “kuota kriminalitas” dan akan mengejar setiap pemilih ilegal “hingga batas maksimal hukum.” (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Namun, pengacara Protect Democracy, Jessica Marsden, mengingatkan risiko salah sasaran. Ia menilai daftar semacam itu sangat mungkin dipenuhi “false positive,” yakni warga sah yang terbaca bermasalah akibat kecocokan data yang keliru. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Contoh konkret datang dari Nevada. Marsden menyebut pejabat Homeland Security sempat mengklaim menemukan hampir 16.000 nonwarga negara di daftar pemilih Nevada, tetapi akhirnya tidak mampu menunjukkan bukti satu pun pemilih yang terdaftar ilegal. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Persoalan kuncinya bukan apakah penipuan pemilu harus ditindak, melainkan bagaimana negara menegakkannya tanpa merusak hak pilih. Ketika skala klaim (250.000) jauh melampaui jejak penuntutan (156 kasus) dan metode yang dipilih adalah “door-knocking” bersenjata, publik wajar curiga ada motif politik. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Dalam demokrasi, integritas pemilu tidak boleh dibangun dengan rasa takut. Jika warga naturalisasi atau komunitas minoritas merasa setiap kesalahan administrasi bisa berujung kunjungan aparat, maka yang “tercerai-berai” bukan hanya daftar pemilih, melainkan keberanian untuk berpartisipasi. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Di titik ini, operasi DHS tampak seperti uji coba batas: seberapa jauh aparat federal dapat masuk ke proses pemilu negara bagian. Balliet menandai ini sebagai penyimpangan dari tradisi penegakan hukum HSI, sementara Marsden melihatnya sebagai desain yang “maksimal” untuk menakuti pemilih sah. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Teknologi pencocokan data memang bisa membantu, tetapi ia juga bisa menjadi mesin kesalahan massal. Kuota 40 subjek per hari, setara 12 menit per orang, terdengar lebih dekat ke produksi daftar tersangka daripada verifikasi hak sipil yang presisi. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Pada akhirnya, “integritas” tidak bisa hanya berarti mengusir yang tidak berhak. Integritas juga berarti memastikan warga yang berhak tidak disingkirkan secara halus melalui ketakutan, stigma, dan kebingungan administratif. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Kasus agen DHS mengetuk pintu untuk cek status imigrasi dan riwayat memilih membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah negara sedang melindungi pemilu, atau sedang membentuk pemilu melalui rasa gentar. Di tengah polarisasi, garis tipis antara penegakan hukum dan penekanan pemilih bisa berubah menjadi jurang yang menelan kepercayaan publik. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Jika daftar target disusun dari data yang rentan salah cocok, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu-dua kasus, melainkan hak politik jutaan orang yang memilih untuk diam. Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan yang ketat, tetapi juga cara yang adil, tenang, dan manusiawi untuk menegakkannya. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
Perenungan akhirnya sederhana namun mendesak: pemilu yang bersih harus membuat warga merasa aman untuk memilih. Ketika pintu rumah menjadi titik pemeriksaan, kita perlu bertanya siapa yang sebenarnya sedang dijaga—dan siapa yang sedang didorong menjauh dari bilik suara. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
