Pemilu Israel: Survei Terbaru, Koalisi, dan Isu Wajib Militer Haredi
ORBITINDONESIA.COM – Pemilu Israel kembali ditentukan oleh peta koalisi, bukan pemenang tunggal, ketika survei terbaru menunjukkan pergeseran dukungan dari Likud ke Yashar. Di tengah perang Gaza dan ketegangan regional, isu keamanan Israel, wajib militer Haredi, serta inflasi menjadi kata kunci yang membelah pemilih.
Di luar negeri, tindakan Israel di Gaza memicu penolakan internasional yang kuat. Namun di dalam negeri, opini publik Israel tetap cenderung mendukung konflik Israel di Gaza, Lebanon, Tepi Barat, dan Iran.
Gelombang dukungan itu ikut menguatkan partai-partai sayap kanan dan menempatkan “keamanan Israel” sebagai prioritas politik utama. Dalam konteks ini, Gadi Eisenkot yang sempat duduk di kabinet perang Netanyahu pada bulan-bulan awal perang, mengkritik kegagalan strategis dan mendukung gencatan senjata jangka panjang.
Eisenkot juga menyatakan janji politik yang keras: menyingkirkan Hamas dari kekuasaan dalam 18 bulan setelah menjabat. Janji ini terdengar seperti kompromi yang sulit, karena gencatan senjata jangka panjang dan target perubahan rezim di Gaza dapat saling menegangkan.
Di sisi lain, partai-partai yang dipimpin warga Palestina menjadi suara paling nyaring yang menyerukan penahanan diri dalam menghadapi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Basis utama mereka adalah warga Palestina-Israel, sekitar 20% dari populasi Israel.
Namun pemilih Palestina-Israel tidak hanya membawa isu pendudukan dan perang ke bilik suara. Mereka juga dibayangi meningkatnya kejahatan terorganisir di komunitas mereka, yang memicu lonjakan kematian akibat kekerasan dalam beberapa tahun terakhir.
Ironinya, mayoritas warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bukan warga negara Israel. Mereka tidak memiliki hak suara dalam pemilu Israel, meski kebijakan hasil pemilu sangat memengaruhi hidup mereka.
Garis pemisah lain yang tajam adalah wajib militer untuk Yahudi ultra-Ortodoks Haredi. Selama beberapa generasi, hukum Israel memberi kelonggaran bagi pria Haredi untuk belajar kitab suci sebagai pengganti dinas militer yang wajib bagi warga berusia 18 tahun.
Kini banyak warga Israel ingin mengakhiri pengecualian itu, karena Haredi sudah mendekati 15% dari populasi. Isu ini bukan sekadar soal “keadilan beban,” tetapi juga menyentuh relasi negara-sekte, anggaran, dan identitas nasional.
Meski perang mendominasi tajuk, pemilih juga menimbang isu “roti dan mentega” yang terasa dekat seperti pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan transportasi. Di atas semuanya, inflasi menjadi tekanan paling kasat mata, terutama bagi generasi muda.
Ledakan teknologi Israel masih terlihat kuat, tetapi manfaatnya tidak merata. Banyak anak muda terjepit oleh kenaikan harga yang melambung, sehingga kemakmuran “startup nation” terasa seperti milik segelintir orang.
Secara historis, tak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas dari 120 kursi Knesset. Artinya, pemilu Israel pada akhirnya adalah kompetisi membangun koalisi pemerintahan melalui negosiasi yang rumit.
Selama beberapa bulan, dua blok teratas disebut berimbang. Namun jajak pendapat terbaru dari Wala News menunjukkan Yashar milik Eisenkot unggul, diproyeksikan meraih 23 kursi, sementara Likud pimpinan Netanyahu 19 kursi.
Di belakang dua teratas, ada B’Yachad atau Together, partai baru hasil aliansi dua mantan perdana menteri berhaluan tengah-kanan. Survei yang sama menempatkan Together di 14 kursi, cukup untuk menjadi “kingmaker” dalam pembentukan koalisi.
Partai Democrats, yang mewakili sisa arus kiri Israel, diproyeksikan mendapat sembilan kursi. Ini memberi sinyal bahwa ruang politik kiri tetap ada, tetapi pengaruhnya menyusut di era dominasi wacana keamanan dan identitas.
Sisa suara tersebar pada partai-partai kanan kecil dengan identitas religius dan etnis yang lebih spesifik. Menurut riset Wala, Yisrael Beytenu, Otzma Yehudit, Shas, Religious Zionism, dan United Torah Judaism masing-masing diperkirakan meraih enam hingga delapan kursi.
Konsekuensinya jelas: pemerintahan berikutnya akan sangat ditentukan oleh partai menengah dan kecil. Dalam sistem seperti ini, isu wajib militer Haredi dapat menjadi alat tawar, bukan semata agenda kebijakan.
Jika Yashar benar memimpin, Eisenkot harus membangun koalisi yang menyeimbangkan tuntutan keamanan dengan kebutuhan stabilitas ekonomi. Janji menyingkirkan Hamas dalam 18 bulan akan diuji oleh realitas militer, diplomasi, dan tekanan internasional.
Jika Likud dan blok kanan kembali dominan, penekanan pada agenda keamanan kemungkinan makin menguat. Namun risiko politiknya adalah polarisasi internal, terutama jika pengecualian wajib militer Haredi dipertahankan saat beban perang ditanggung kelompok lain.
Di sisi warga Palestina-Israel, meningkatnya kejahatan terorganisir memaksa isu domestik naik kelas menjadi isu eksistensial komunitas. Ini dapat mengubah strategi kampanye, karena “keamanan” tidak lagi hanya berarti ancaman dari luar, tetapi juga keselamatan di jalanan sendiri.
Pemilu Israel kali ini memperlihatkan paradoks: semakin keras konflik eksternal, semakin kuat dorongan publik untuk memilih politik keamanan. Ketika rasa terancam menjadi emosi kolektif, ruang kompromi menyempit, dan kebijakan cenderung bergerak ke kanan.
Namun keamanan yang didefinisikan hanya sebagai dominasi militer berisiko menjadi lingkaran setan. Janji menggulingkan Hamas dalam 18 bulan terdengar tegas, tetapi tanpa peta “hari setelahnya,” ia bisa berubah menjadi slogan yang memperpanjang perang.
Isu wajib militer Haredi adalah ujian keadilan sosial dalam negara yang terus berperang. Jika 15% populasi tetap dikecualikan, legitimasi “pengorbanan bersama” akan terus retak, dan retakan itu bisa lebih berbahaya dari ancaman luar.
Di sisi lain, suara partai-partai Palestina-Israel menunjukkan bahwa ada warga negara yang hidup di antara dua dunia: menjadi bagian dari negara, tetapi membawa beban konflik yang tak mereka pilih. Ketika mereka juga dihantui kejahatan terorganisir, negara diuji untuk hadir sebagai pelindung, bukan sekadar aparat.
Yang paling sunyi justru mayoritas warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, karena mereka tidak bisa memilih dalam pemilu yang dampaknya langsung pada hidup mereka. Demokrasi elektoral Israel bekerja untuk warga negaranya, tetapi kebijakan yang lahir darinya melampaui batas kewarganegaraan.
Survei Wala yang menempatkan Yashar di 23 kursi, Likud 19, dan Together 14 menegaskan satu hal: pemilu Israel adalah permainan koalisi, dan permainan ini menentukan arah perang, ekonomi, serta kohesi sosial. Pada saat yang sama, inflasi dan ketimpangan membuat keamanan ekonomi menjadi bagian dari keamanan nasional.
Pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang menang, melainkan keamanan seperti apa yang ingin dibangun Israel setelah semua ini. Apakah keamanan dipahami sebagai kemenangan militer semata, atau sebagai tatanan politik yang mengurangi kekerasan, membagi beban secara adil, dan membuka peluang hidup yang layak bagi semua yang terdampak? (Orbit dari berbagai sumber, 31 Oktober 2026)
